KATADATA - Manajemen Chevron Indonesia akhirnya angkat bicara perihal kabar rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawannya di Indonesia. PHK tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan minyak dan gas bumi (migas) multinasional asal Amerika Serikat ini dalam menjalankan roda usahanya di tengah terus melorotnya harga minyak dunia. Namun, Chevron menjamin langkah tersebut tidak akan mempengaruhi usahanya di Indonesia.
Menanggapi kabar PHK tersebut, Vice President Policy Government and Public Affairs Chevron Yanto Sianipar mengatakan, Chevron saat ini berinisiatif mengidentifikasi berbagai peluang untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. “Sehingga dapat membantu Chevron dalam meningkatkan kinerja jangka pendek dan panjang,” kata dia kepada Katadata, Jumat (15/1).
Identifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis itu tentunya dilakukan Chevron untuk menghadapi terus melorotnya harga minyak dunia hingga menyentuh level US$ 20-an per barel. Menurut Yanto, Chevron berhasil mengidentifikasi model bisnis dan opersional yang lebih fleksibel dan kompetitif. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut perihal model bisnis yang lebih baik tersebut, termasuk dengan cara PHK karyawan.
(Baca : Chevron PHK Ribuan Karyawan di Indonesia)
Seperti diberitakan Katadata, Rabu lalu (13/1), salah seorang petinggi perusahaan migas multinasional di Indonesia mengabarkan, Chevron Indonesia berencana melakukan PHK terhadap sekitar 1.500 orang karyawannya pada Maret mendatang. "Pengumumannya (PHK) dua minggu lagi," katanya.
Sedangkan berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, manajemen Chevron di Indonesia memang tengah mempersiapkan program efisiensi usaha akibat dampak anjloknya harga minyak dunia. Program itu meliputi pensiun dini dengan skema golden shake hand terhadap 25 persen dari total karyawannya. Berdasarkan laman situs Chevron, perusahaan ini memiliki sekitar 6.300 karyawan dan 30 ribu karyawan mitra kerja di Indonesia.
Tak cuma melakukan PHK, Chevron juga berencana menjalankan program efisiensi terhadap tenaga kerja kontraktor dan efisiensi kegiatan jasa penunjang bisnisnya di Indonesia. Bahkan, sebelumnya Chevron sudah melakukan sejumlah efisiensi berupa pengurangan kegiatan dan fasilitas para karyawan. Antara lain, menutup fasilitas kesehatan seperti rumahsakit dan klinik, menghilangkan bantuan pendidikan dan sewa rumah bagi karyawannya, hingga penghapusan kegiatan family gathering. Selain itu, mengurangi penggunaan tenaga kerja lepas dan memperketat kriteria kenaikan gaji berdasarkan prestasi (merit increase).
Meski melakukan PHK, Chevron menjamin operasionalnya di Indonesia tidak akan terganggu. Menurut Yanto, model bisnis dan operasional yang lebih fleksibel dan kompetitif itu akan dapat memastikan operasional Chevron di Indonesia. Dengan begitu, bisa terus memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah Indonesia.
(Baca : PHK Ribuan Karyawan, Pemerintah Panggil Manajemen Chevron)
Terkait dengan permintaan pemerintah agar Chevron dapat meminimalisir dampak sosial dari PHK karyawan tersebut, Yanto menyatakan, Chevron tetap berkomitmen untuk menjaga kemitraan jangka panjangnya dengan masyarakat Indonesia. "Agar tetap memberikan manfaat yang mendasar," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai, keputusan Chevron melakukan PHK karyawannya itu merupakan tindakan korporasi. Jadi, pemerintah tidak bisa ikut campur terhadap keputusan tersebut. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan tindakan PHK itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika PHK tetap dilakukan, manajemen Chevron harus memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh karyawan. Hak karyawan tersebut harus dipenuhi untuk meminimalkan dampak sosial dari PHK.
(Baca : Musim PHK Pekerja Migas)
Selain itu, Sudirman meminta Chevron memenuhi target produksi dan produksi minyak siap jual (lifting) yang sudah ditetapkannya bersama pemerintah Indonesia. Chevron Indonesia memang menjadi salah satu andalan lifting minyak di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, PT Chevron Pacific Indonesia menjadi penyumbang terbesar target lifting minyak secara nasional, yaitu 247,95 ribu barel per hari (bph). Adapun target lifting nasional tahun ini ditetapkan sebesar 830,04 ribu bph.
Untuk itulah, Sudirman menugaskan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Amien Sunaryadi untuk bertemu dengan manajemen Chevron, Kamis kemarin (14/1). Namun, Wiratmaja belum mau mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. “Kami cari solusi,” katanya.