Tenaga Medis Kritik Peralihan Gugus Tugas Seolah Pandemi Corona Usai

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Sejumlah petugas Palang Merah Indonesia (PMI) membawa tulisan "Kami Tetap Bekerja Untuk Kalian, Kalian Tetap di Rumah Untuk Kami" di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/3/2020). Sejumlah narasi dan kebijakan penanganan corona pemerintah dikritik karena dianggap mengecilkan kasus Covid.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
23/7/2020, 20.56 WIB

Pengalihan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi Satuan Tugas  (Satgas) Penanganan Covid-19 kembali mendapat kritik. Juru bicara Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Solo (UNS) Tonang Dwi Ardyanto menilai pengalihan tersebut seakan menujukkan sikap pemerintah menganggap pandemi corona telah berakhir.

Seperti diketahui, Satgas Penanganan Covid-19 saat ini berada di bawah pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

"Bahasa yang muncul adalah itu seolah (pandemi corona) sudah selesai dan bicara ekonomi," kata Tonang dalam webinar katadata.co.id bersama Kawal Covid-19 bertajuk Babak Baru Penanganan Pandemi di Daerah, Kamis (23/7).

Tonang mengatakan, kondisi itu diperparah dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020. Lewat aturan tersebut, pemerintah mengubah kriteria bagi pasien sembuh dan isolasi.

Pasien tanpa gejala hingga gejala sedang saat ini dapat dinyatakan sembuh tanpa perlu melakukan pemeriksaan ulang melalui metode polymerase chain reaction (PCR). Mereka hanya perlu menjalani isolasi selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.

Sementara itu, isolasi di rumah sakit hanya bisa dilakukan oleh pasien terkonfirmasi positif dengan gejala berat atau kritis. Pasien positif corona tanpa gejala hingga bergejala sedang dapat melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Dengan pedoman ini seolah pemerintah katakan ini sudah enak, enggak begitu bahaya," kata Tonang.

Menurutnya, berbagai persoalan ini berpotensi membuat masyarakat terlena. Alhasil, masyarakat pun bisa abai dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah corona.

Pemerintah, lanjut dia, seharusnya bisa membangun narasi bahwa kondisi tatanan normal baru saat ini masih memiliki risiko yang tinggi. "Artinya masuk dengan sadar bahwa ini adalah risiko tinggi. Bukan berarti kita selesai," kata dia.

Oleh sebab itu, dia pun meminta pemerintah memperbaiki komunikasi risiko dalam pengendalian corona, karena dinilai tak adil terhadap tenaga medis.

Pasalnya, hingga kini banyak tenaga medis yang masih terus berjuang menghadapi risiko terpapar corona dan berada di lini terdepan.

"Tapi seolah-olah pemerintah mengatakan, 'sudah clear kok'. Ini yang membuat teman-teman di rumah sakit sering frustasi karena merasa kita sekarang seperti dijepit tinggal sendirian," ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah kasus corona terus meningkat sampai saat ini. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, pada Kamis (23/7) ada 1.906 kasus baru terkonfirmasi sehingga total kasus corona di Indonesia hingga saat ini mencapai 93.657 kasus.

Dari jumlah tersebut, 52.164 pasien tercatat sembuh, 36.917 pasien dalam perawatan dan 4.576 meninggal dunia.

Reporter: Dimas Jarot Bayu