Presiden Joko Widodo memastikan masyarakat tak perlu membayar vaksin Covid-19 yang akan diberikan. Pernyataan ini merespons polemik vaksin berbayar yang ramai belakangan ini.
Jokowi mengatakan dirinya telah menerima masukan masyarakat dan menghitung ulang kebutuhan anggaran vaksinasi gratis. “Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Jokowi dalam siaran Sekretariat Presiden, Rabu (16/12).
Presiden memerintahkan jajaran Kementerian hingga daerah untuk menjadikan vaksinasi ini sebagai prioritas pada 2021. Ia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani merealokasikan anggaran vaksin gratis. “Sehingga tak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memastikan dirinya akan menjadi orang yang paling pertama disuntik vaksin Covid-19 ketika izin diberikan. Keputusan ini untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat atas keamanan vaksin yang jadi isu belakangan ini.
“Saya ingin menegaskan lagi, nanti saya yang akan divaksin pertama kali,” kata Jokowi.
Terakhir, Presiden mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol Kesehatan 3M. “Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk kebaikan kita bersama,” ujarnya.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan hanya akan menjatah 32 juta orang dari 105 juta penduduk yang mendapatkan vaksin gratis. Sedangkan 75 juta harus membayar secara mandiri.
Atas hal tersebut, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, hampir tidak mungkin target vaksinasi pemerintah bisa tercapai. Sebab, sebanyak 70% dari target 107 juta penduduk harus membayar vaksin.
Sementara itu, virus corona dapat menular ke setiap orang. "Karena bisa menyerang siapapun, negara harus mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan vaksin," ujar dia saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (14/12).
Sementara, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Syahrizal Syarif menilai, pemerintah harus menambah jumlah penduduk yang mendapatkan vaksin gratis. Sebab, rasio pemberian vaksin gratis dan berbayar sebesar 30:70 dinilai menghambat tujuan vaksinasi.
"Kalau mau mencapai kekebalan imunitas, minimal 67% penduduk itu dapat vaksin gratis, sisanya 33% mandiri itu masuk akal," ujarnya.