Bikin Gentar Pelaku Illegal Fishing, RI-Australia Patroli Laut Bersama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan patroli bersama Pasukan Perbatasan Australia (ABF) dalam rangka memberantas praktik illegal fishing di kawasan perbatasan Indonesia-Australia.

Kegiatan patroli yang disebut dengan Jawline-Arafura tersebut akan dilaksanakan selama sepekan kedepan.

 Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nurawaluddin mengatakan sejauh ini sudah ada Kapal Pengawas Perikanan Orca 04 yang berangkat dan melakukan pengawasan udara dalam operasi tersebut.

 Jawline-Arafura merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai komitmen antara Indonesia dengan Australia untuk bekerja sama dalam menangani illegal fishing yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. 

 “Harapan kami melalui patroli dan kerja sama yang dilakukan, akan memberikan dampak positif dalam upaya memerangi pelanggaran di wilayah perbatasan,” ujar Adin seperti dikutip dalam keterangan resmi pada Kamis (11/11).

 Operasi Jawline-Arafura sebelumnya sempat ditunda pasca terjadinya pembakaran tiga kapal nelayan Indonesia yang dilakukan otoritas Australia.

ABF kemudian memberikan klarifikasi mengenai insiden tersebut.

ABF menjelaskan pembakaran yang dilakukan pada bulan Oktober lalu merupakan merupakan tindakan yang diatur dalam aturan nasional Australia.

Aturan tersebut ada untuk menjamin keamanan, keselamatan para nelayan, dan mencegah potensi hama ataupun penyakit.

Dalam penjelasan ABD disebut bahwa tidak ada nelayan yang ditahan dan diminta secara baik-baik untuk meninggalkan perairan Australia.

 Setelah klarifikasi ABG, kedua belah pihak kemudian sepakat untuk melaksanakan patroli terkoordinasi.

Hal ini termasuk dalam rangka kerjasama Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).

 Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono mengatakan operasi Jawline-Arafura merupakan momentum baik bagi kedua negara untuk meningkatkan efektivitas operasi bersama.

Operasi ini juga diharapkan dapat memberikan efek gentar bagi pelaku illegal fishing di wilayah perbatasan kedua negara.

 “Kehadiran aparat kedua negara di wilayah perbatasan tentu diharapkan memberikan pesan yang jelas bahwa kedua negara berkomitmen dalam memberantas illegal fishing,” kata Ipunk.

 KKP juga sebelumnya telah memperkuat kerja sama dalam sektor kelautan dan perikanan dengan Denmark.

Kerja sama diinisiasi melalui tiga program berbasis ekonomi hijau kepada Duta Besar Denmark HE Lars Bo Larsen.

 Tiga inisiasi program kerja sama yang disampaikan tersebut yakni pembangunan kapal berbasis teknologi ramah lingkungan dalam bentuk kapal pengawas kapal.

 Juga, menyediakan transportasi antar pulau dan pengembangan pelabuhan perikanan yang bersih dan higienis.

 Menteri KKP Sakti Wahyu mengatakan bahwa Denmark menjadi salah satu benchmark Indonesia dalam pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi laut.

 Pemanfaatan tenaga listrik untuk kapal perikanan ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru, dan inovasi tersebut bersifat ramah lingkungan dan cukup efektif mengurangi emisi

 Sebelumnya, KKP juga menjajaki potensi pemanfaatan inovasi kapal listrik untuk perikanan tangkap dengan Denmark. 

 Hal itu diungkap Trenggono saat menjajal kapal ferry Ellen yang melayani rute penyeberangan dari Sonderborg ke Aeroskobing, Denmark dan melihat fasilitas pengisian ulang tenaga baterai kapal akhir bulan lalu.

 Pengalaman Denmark membangun kapal bertenaga listrik diharapkan dapat dikerjasamakan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Khususnya pengembangan tenaga listrik untuk kapal perikanan.

 Kapal tenaga listrik diterapkan untuk kapal perikanan di tanah air, sesuai dengan prinsip ekonomi biru yang ramah ekologi dan mendukung kesejahteraan.