KKP: Berita Kementerian Kelautan dan Perikanan Terkini

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menyebut pemagaran di Laut Tangerang sepanjang 30,16 km telah menutupi akses publik dan mempengaruhi keanekaragaman hayati.

KKP akan memantau proses pengolahan dari produsen susu ikan agar sesuai standar, mulai dari kebersihan, pemilihan bahan baku, dan salinitas atau tingkat keasinan air.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mencatat saat ini baru ada satu pabrik susu ikan di Indramayu, Jawa Barat berkapasitas 30 ton per bulan.

TNI AL menyebut Vietnam menjadi tujuan akhir penyelundupan benih bening lobster atau BBL dari Indonesia. Pihaknya kini sedang fokus mendalami negara-negara yang menjadi lokasi penyelundupan.

KKP menilai pengesahan UU KSDAHE dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, termasuk perlindungan terhadap beragam spesies di perairan.

Telkom dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengimbau nelayan dan pelaku usaha tidak menangkap ikan di sekitar Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi Maluku Papua.

Dalam rangka memperlihatkan tanggung jawab sosialnya, Pertamina Patra Niaga tidak hanya fokus pada kepatuhan regulasi, namun juga menjalankan berbagai program CSR saja.

SAP diduga memberikan suap terhadap sejumlah pejabat di Indonesia dan Afrika Selatan. Otoritas Amerika Serikat memberikan sanksi denda kepada SAP sebesar US$220 juta akibat skandal suap ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka peluang bagi investor untuk membangun industri pakan ikan yang saat ini masih mengandalkan impor.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ekspor perikanan Indonesia terjaga berkat nilai ekspor ikan hias yang mengalami tren positif.

KKP melakukan penghentian sementara proyek reklamasi milik PT. SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung.

Kebijakan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut menuai polemik. Pembukaan ekspor tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah memiliki alasan kuat di balik penerbitan izin ekspor pasir laut. Apa yang jadi pertimbangan pemerintah?

Memperingati Hari Laut Sedunia yang jatuh pada Kamis (8/6), sejumlah pihak menyayangkan sikap pemerintah yang membuka keran ekspor pasir laut lewat PP Nomor 26 Tahun 2023.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Peraturan Pemerintah No. 26/2023 tentang Pengelolaan Sedimen Laut bukan legalisasi penambangan di laut.