60 Pegawai Positif Covid-19, Risma Lockdown Kantor Kemensos

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Rapat tersebut membahas pandangan RAPBN dan RKP tahun 2022, evaluasi pelaksanaan tahun anggaran 2020 dan 2021 serta kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
27/1/2022, 14.29 WIB

Penularan Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah di seluruh tingkat. Bahkan, penguncian kantor atau lockdown dilakukan Kementerian Sosial usai 60 pegawai dinyatakan positif terkena corona. 

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penularan lebih jauh. Seluruh pegawai kementerian tersebut nantinya akan menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Yang positif diberikan layanan kesehatan dan ruangan isolasi dengan pengawasan dokter serta tenaga kesehatan," kata Risma di Jakarta, Kamis (27/1) dikuti dari Antara.

Baca Juga

Para pegawai akan bekerja dari rumah mulai hari ini hingga Senin (31/1). Sedangkan pekerjaan yang mendesak akan dilakukan oleh pegawai dengan hasil tes PCR negatif dengan jumlah terbatas.

Sedangkan pegawai yang terkena Covid-19 dapat menjalani isolasi mandiri di rumah atau fasilitas yang disediakan kantor. Risma menyediakan Graha Atensi di Balai Mulya Jaya serta Balai Budi Darma Bekasi bagi mereka yang isoman.

Selain itu, penyemprotan disinfektan akan dilakukan di seluruh ruangan yang ada di Kemensos. Tak hanya itu, penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta pelacakan pegawai dan keluarganya yang terkena Covid-19 akan digenjot.

Baca Juga

Meski menerapkan sejumlah pembatasan, Kemensos tetap akan melayani masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial yang masih terus berjalan.

Tak hanya instansi Pemerintah, puluhan sekolah di Jakarta juga harus ditutup untuk sementara usai lonjakan kasus Covid-19. Terbaru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetop PTM lantaran corona ditemukan di 90 sekolah.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan banyaknya kasus Covid-19 membuat guru, orang tua, dan siswa cemas melaksanakan PTM. Mereka menganggap kondisi tersebut tidak aman  bagi kegiatan pembelajaran.

“Angka kasus meningkat tajam tiap hari. Ini mengganggu pikiran dan kenyamanan belajar di sekolah,” kata Satriwan di Jakarta, Rabu (26/1).

Baca Juga

Reporter: Antara