Survei LSI: Sikap Pendukung Parpol soal Penundaan Pemilu 2024
Elit politik saat ini terbelah menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024, yang diungkapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu. Muhaimin beralasan, kondisi Indonesia yang masih berhadapan dengan pandemi, pemulihan ekonomi yang terpuruk karena pandemi, dan pemindahan ibu kota negara (IKN) mendorongnya untuk mengusulkan wacana ini.
Menyikapi ini, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta Zulkifli Hasan dari PAN pun setuju. Di sisi lain, PDIP, Nasdem, Gerindra, dan Demokrat menolak usulan masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang.
Melihat polemik ini, Lembaga Survei Indonesia (LSI) kemudian membuat survei untuk melihat bagaimana sikap para pendukung partai dalam menyikapi wacana ini. Jajak pendapat LSI dilakukan terhadap 1.197 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, menggunakan metode wawancara melalui telepon.
"Hasil jajak pendapat diharapkan dapat memberi potret tentang sikap publik mengenai wacana penundaan Pemilu yang sedang mencuat saat ini, apakah mengkonfirmasi atau sebaliknya, membantah klaim sebagian elit politik yang berhasrat menunda Pemilu," jelas Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei, Kamis (3/3).
Survei LSI dilakukan dengan membagi respondennya berdasarkan basis pilihan responden saat Pemilu 2019 maupun Pilpres 2019. Hasilnya, mayoritas menolak usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Hanya responden pemilih PSI dan Nasdem yang memiliki kecenderungan setuju karena memiliki persentase penolakan di atas 50%. Dari survei, 66,7% responden pemilih PSI menyatakan setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 33,3% yang menolak. Kemudian untuk Nasdem, 50% dari responden setuju, dan 46,2% yang menolak.
"Dari segi partai, mayoritas lebih menyetujui pendapat presiden harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024," jelas Djayadi.
Hampir semua basis partai menolak perpanjangan masa jabatan presiden, terlepas adanya alasan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun demi memastikan pembangunan ibu kota negara dapat berjalan baik.
Sementara jika dilihat berdasarkan dukungan pada Pilpres 2019. Responden pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yang menolak mencapai 52,4%, sedangkan pendukung Prabowo-Sandi 81,6%.
Menanggapi survei ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, meminta seluruh elite politik agar menghentikan polemik terhadap wacana menunda Pemilu 2024.
“Hasil survei (LSI) memperkuat sikap politik PDIP dan kami tegaskan ada atau tidak ada survei, sikap PDIP tetap sama, tidak berubah, setia ada konstitusi,” kata Hasto saat menghadiri peluncuran hasil survei LSI.
Menurut Hasto, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, tetapi kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.
Hal senada juga diungkapkan Saan Mustofa, Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, yang turut hadir pada acara ini. Ia mengungkapkan, bahwa Nasdem bersikukuh menolak terhadap penundaan pemilu, meskipun dalam survei LSI terlihat pendukungnya terbelah.
"Konstitusi mengharuskan Pemilu berlangsung tidak hanya secara periodik 5 tahun sekali, tetapi juga masa jabatan yang hanya dua periode," ujar Saan.
Sedangkan anggota DPR dari Fraksi PKB, Luqman Hakim, menegaskan sikap partainya yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024 sesuai yang diungkapkan Ketua Umum PKB. Menurutnya, wacana ini dilontarkan berdasarkan aspirasi masyarakat pendukung PKB.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti menegaskan partainya menolak adanya penundaan Pemilu 2024.
"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Idealnya pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota) tetap terlaksana pada 14 Februari 2024," kata Dea Tunggaesti Rabu (2/3), seperti dikutip Antara.