Menlu Retno Ungkap Prioritas Pemerintah Lawan Perdagangan Manusia

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan prioritas Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu cara yang ditempuh adalah memberantas perdagangan manusia melalui penyalahgunaan teknologi daring (online).

Menlu mengatakan saat ini semakin banyak praktik perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi. Para pelaku menyalahgunakan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban untuk bekerja di industri penipuan berbasis daring atau online scams.

“Pemerintah telah menangani lebih dari 2.800 warga Indonesia yang menjadi korban penipuan semacam itu di negara-negara tetangga, dan 40 persen di antaranya adalah korban perdagangan manusia,” kata Retno dalam Forum Pemerintah dan Bisnis Bali Process (GABF) di Bali, Kamis (10/9).

Retno menjelaskan, salah satu aksi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyerukan negara anggota Bali Process untuk mencegah kawasan Asia-Pasifik menjadi pusat perdagangan manusia.  Retno pun mendorong komunitas bisnis turut berperan dalam upaya pencegahan. 

Sebagai upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang, pemerintah menyerukan agar pelaku usaha tidak mengambil keuntungan dengan mengorbankan hak asasi dan martabat manusia. Karena itu pemerintah menurut Retno mendorong standar uji kelayakan (due diligence) pada bidang bisnis dan HAM. 

“Supaya komunitas bisnis dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan standar uji tuntas untuk menegakkan rekrutmen dan pembayaran yang adil, transparan, dan etis, serta memastikan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pekerja mereka,” ujar Retno lagi.

Lebih jauh Retno mengatakan, sebagai bagian dari upaya mencegah TPPO, pelaku usaha bisa secara sukarela melaporkan tindakan yang mereka ambil untuk memerangi perdagangan manusia. Salah satu caranya adalah memberi pemahaman kepada pekerja tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Selanjutnya, ia mendorong pemanfaatan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia. Dia menjelaskan pelaku bisnis dapat mendukung penegakan hukum dalam mengakses platform teknologi dan berkontribusi dalam upaya pencegahan secara daring. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan platform e-learning untuk pengembangan kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan, serta meningkatkan kesadaran media sosial tentang isu ini.

“Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah pekerja di wilayah tersebut menjadi korban perdagangan manusia,” kata Retno lagi. 

Peran Aktif Dunia Usaha

Komitmen pemerintah melawan perdagangan manusia mendapat sambutan dari dunia usaha. CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengatakan pentingnya kemitraan sektor publik dan swasta untuk terlibat dalam memberantas praktik kejahatan kemanusiaan lintas negara itu. 

“Isu perdagangan manusia terus menjadi perhatian utama dunia. Bahkan, kini diperparah dengan penyalahgunaan teknologi untuk tindakan kriminal. Untuk melawan ini butuh upaya kolektif dari berbagai pihak,” ujar pengusaha yang biasa disapa Boy Thohir itu dalam forum yang sama. 

Menurut Boy, perdagangan manusia kini menjadi hal yang semakin banyak ditemui di masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena maraknya penyalahgunaan teknologi. Ia mencontohkan rekrutmen yang dilakukan secara online oleh pelaku kejahatan bisa membuat para pencari kerja terjebak dalam praktik TPPO. 

Merujuk data Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga Juli 2023 tercatat sebanyak 1.943 orang korban perdagangan manusia yang teridentifikasi oleh pemerintah. Para korban didominasi oleh mereka yang dijebak sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Ada juga sebagai pekerja seks komersial (PSK). 

Boy menjelaskan, dalam upaya memerangi perdagangan manusia pemerintah dan dunia usaha perlu menumbuhkan kesadaran untuk bergerak bersama. Selain itu ia menyebutkan para pemangku kepentingan juga perlu  memikirkan kebijakan dalam memastikan penggunaan teknologi tidak disalahgunakan untuk kejahatan kemanusiaan perdagangan manusia. 

Boy juga melihat peran media dan publik figur sebagai bagian tak terpisahkan untuk mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran publik akan bahaya perdagangan manusia. Ia juga mendorong para pihak memastikan adanya perlindungan dan dukungan terhadap para korban, 

“Menjadi kebutuhan mendesak bagi para pemimpin bisnis untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang masalah, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan menemukan cara praktis untuk mencegah dan menghentikan kejahatan kemanusiaan ini,” ujar Boy di sela forum. 

Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023 merupakan pertemuan berkala. Pelaksanaan kali ini digelar di Bali pada 9 - 11 Agustus dan dihadiri pengusaha Australia yang juga Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest. Selain itu juga hadir  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.