Ganjar Bicara Mitigasi Konflik di FISIP UI, Singgung Kasus Rempang
Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo menilai pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi risiko dalam menghadapi polemik konflik agraria. Hal itu disampaikan Ganjar ketika menjawab pertanyaan audiens saat mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Senin (18/9).
Audiens yang bertanya soal konflik agraria itu merupakan mahasiswi UI. Ia mulanya membeberkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2022 yang menyebutkan terdapat 212 kasus konflik agraria pada 2022. Menurut Ganjar data yang dirangkum oleh konsorsium masih sangat sedikit dibanding realitas yang terjadi.
"Dugaan saya kasusnya lebih banyak dari itu, bukan 212. Itu yang tercatat, terlaporkan, ter-cover oleh teman-teman media, dugaan saya lebih dari itu karena saya banyak menangani hal itu, minimal di kampung saya, belum lagi di Indonesia," kata Ganjar.
Ganjar beranggapan, munculnya konflik agraria bermuara dari kurangnya dilakukan mitigasi ketika ingin melaksanakan suatu proyek. Perencanaan yang tidak tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat menurut dia menjadi salah satu penyebab konflik.
"Ini pengalaman saya, kenapa konflik itu muncul? Pada saat sebuah pekerja ingin dilaksanakan, satu sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi. Kedua, bagaimana kita memberi penghormatan terhadap hak masyarakat," kata Ganjar.
Ia pun menyebut, jika nantinya negara harus melakukan pengambilalihan secara paksa, maka harus terdapat kompensasi. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menceritakan pengalamannya saat pembangunan jalan tol.
Menurut Ganjar pada satu sesi pembangunan tol di Jawa Tengah terdapat perencanaan pembangunan jalan yang dibuat lurus tetapi harus membelah banyak kampung dan rumah. Menurut Ganjar saat itu bila rencana pembangunan dilanjutkan maka akan terjadi konflik.
Ia pun kemudian menyarankan agar jalan tol itu dibuat sedikit memutar di pinggiran kampung. Usulan itu menurut dia tidak mudah lantaran pada akhirnya terjadi perdebatan dengan kementerian, pengelola jalan tol dan kontraktor pembangunan. Namun menurut Ganjar setelah proses diskusi akhirnya ditemui kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
Salah satu persoalan yang sering muncul dalam konflik agraria menurut Ganjar adalah persoalan harga. Ia pun menyebut, terdapat suatu kondisi di mana ia pernah meminta untuk memundurkan pekerjaan lantaran menurutnya kurangnya mitigasi.
"Saya orang pemerintah, saya langsung laporkan kepada Presiden, pada Menteri, izin pak pekerjaan ini mundur satu tahun," katanya.
Singgung Konflik Rempang
Pada agenda tersebut, Ganjar juga menyinggung konflik yang kini terjadi dalam di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau terkait proyek Rempang Eco City. Salah satu persoalan yang menurut Ganjar krusial adalah mengenai kepemilikan tanah.
Ganjar meyakini, dengan mengoptimalkan mitigasi maka akan lebih meminimalisir konflik. Terlebih lagi bila dilakukan pengkajian yang terencana dari segala aspek. "Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah,” ujar Ganjar.
Ia pun mengatakan untuk menghindari konflik dalam pengembangan suatu kawasan pemerintah perlu memperhatikan aspek antropologi dan sosiologi sehingga pembangunan tidak hanya diukur dari segi investasi.