Sosok Mahfud MD Cawapres Ganjar, Berkarier dari Hakim hingga Menteri
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Mahfud MD menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. "Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Mahfud MD," kata Mega di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10).
Megawati menyampaikan pengumuman itu bersama tiga ketua umum partai pendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.
Pemilihan Mahfud melalui masukan dari para tokoh dan politisi. Mega juga telah berkontemplasi untuk memikirkan sosok pendamping Ganjar yang tepat. "Maka saya dengan mantap mengambil keputusan, semuanya sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara," katanya.
Megawati menganggap Mahfud MD sebagai sosok yang tak asing buat dirinya. Mereka pernah bekerja sama di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir jalan pikirannya," kata dia.
Putri Bung Karno itu juga menyebut Mahfud memiliki pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. "Lalu Prof Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik," kata dia.
Jejak Pendidikan Mahfud MD
Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957 dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadidjah. Ada cerita unik dari latar belakang inisial MD. Inisial dibelakang namanya berasal dari nama ayahnya. Sebab, saat di SMP ada dua orang anak mempunyai nama yang sama, maka untuk membedakannya ditambahkan sang ayah.
Sejak kecil, Mahfud menempuh dua jenis pendidikan. Pagi hari belajar umum di sekolah dasar dan sore harinya sekolah agama di madrasah. Lulus dari SD, Mahfud melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Pamekasan, Madura dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.
Setelah lulus pendidikan setingkat SMA, Mahfud melanjutkan ke dua perguruan tinggi sekaligus. Dia mengambil Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Namun, ia memilih fokus di Hukum Tata Negara dan tidak melanjutkan pendidikan Sastra Arab.
Setelah bergelar sarjana hukum pada usia 26 tahun, Mahfud langsung menjadi dosen di kampus almamaternya UII. Di tengah kesibukannya menjadi dosen, dia melanjutkan pendidikan hukum di UGM. Mahfud kemudian menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada 2000, saat usianya masih 43 tahun.
Berkarier di Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif
Saat ini Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam. Dia diangkat pada 2019 dan menjadi Menkopolhukam pertama dari kalangan sipil sepanjang sejarah RI.
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud membawahi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan yang kini dipimpin Prabowo Subianto.
Sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam, pakar hukum tata negara ini memiliki pengalaman lengkap sebagai dosen, duduk di kursi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Ia pernah jadi menteri, anggota DPR, dan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Mahfud pertama kali masuk pemerintahan saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur pada periode 2000-2001. Saat itu, Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid.
Setelah tidak menjadi eksekutif, Mahfud pun melirik dunia legislatif. Awalnya, dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) besutan Amien Rais, tapi akhirnya memilih mantap ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh Gus Dur.
Mahfud terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009. Jelang akhir masa jabatannya di DPR, pada 2008, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Ia lolos seleksi dan terpilih juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013.
Kandasnya Mahfud MD sebagai Bakal Cawapres Pilpres 2019
Menjelang Pemilu 2019 lalu, Mahfud pernah dikabarkan akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi, prediksi pasangan Jokowi-Mahfud kandas. Jokowi dan partai pendukungnya memilih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin yang akhirnya dipilih menjadi bakal cawapres.
Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres tergolong mengejutkan. Sebab, namanya sama sekali tidak pernah santer disebut selama persiapan Pemilu 2019, meski Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy menyebutkan, bahwa pihaknya telah mengusulkan nama tersebut tanggal 3 Desember di Istana Kepresidenan Bogor.
Mengutip Kompas.com, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihak yang membuat Mahfud gagal maju sebagai cawapres Jokowi saat itu, adalah Partai Golkar.
"Kenapa Golkar bersikeras menolak Mahfud? Kabar yang saya terima waktu itu, (Mahfud) pernah mendeklarasikan pembubaran Golkar," kata Yusril.
Ia menjelaskan, Golkar saat itu sama sekali tidak menerima Mahfud yang menjadi cawapres Jokowi. Sehingga, mantan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin lah yang akhirnya dipilih.
Namun, dalam acara Indonesian Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan TV One 14 Agustus 2018, Mahfud mengatakan, perubahan nama cawapres di saat-saat terakhir adalah karena adanya isu penarikan dukungan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) terhadap Jokowi.