Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mempertanyakan mengapa baliho dirinya dan Mahfud MD diturunkan saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Bali. Ia juga telah mencari tahu duduk persoalan pencopotan tersebut.
Ia juga mempersilakan baliho bergambar dirinya dicopot jika melanggar aturan. "Tapi kalau tidak melanggar, sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar di Denpasar, Bali, Rabu (1/11) dikutip dari Antara.
Ganjar juga telah berkoordinasi dengan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bali. Dia juga telah mengontak koleganya, mantan Gubernur Bali I Wayan Koster.
"Ada penjelasan lalu kemudian dipasang lagi," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Ganjar lalu berharap semua unsur menjaga agar Pemilihan Presiden 2024 berjalan baik. Secara khusus, ia meminta aparatur negara bekerja secara netral.
Presiden Joko Widodo telah lebih dulu merespons pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Gianyar, Bali. Jokowi berharap pemda berkomunikasi dulu dengan partai politik sebelum memindahkan atribut.
"Komunikasi dengan pengurus partai di daerah, jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi," kata Jokowi dalam rekaman suara usai groundbreaking Bandara IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11).
Jokowi lalu mengingatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, aparatur sipil negara (ASN), TNI, hingga Polri harus netral.
Sebelumnya, Satpol PP Provinsi Bali mencabut baliho PDI Perjuangan dan Ganjar-Mahfud di sepanjang lokasi kunjungan kerja Jokowi di Gianyar. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan hal tersebut merupakan perintah Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
"Kami diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata Nyoman Rai Dharmadi di Denpasar, Bali, Selasa (31/10) seperti dikutip dari Antara.
Pj Gubernur Sang Made Mahendra Jaya mengatakan baliho politik yang dicopot tak hanya milik PDIP saja. Ia mengatakan baliho tersebut akan dipasang lagi usai kegiatan Jokowi.
"Alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali.," katanya pada Selasa (31/10).