Soroti Pakta Integritas Menangkan Ganjar, Anies Kritik Netralitas BIN
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari isu beredarnya pakta integritas yang ditandatangani pejabat Bupati Sorong Yan Piet Moso dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, KSP Silaban yang berisi kesanggupan memenangkan Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Menurut Anies sebagai petinggi BIN di daerah, Silaban seharusnya mundur saja.
“Bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda, enggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral,” ujar Anies di Gedung Juang 45, Jakarta, Jumat (17/11).
Anies menjelaskan isu pakta integritas yang dibuat pejabat negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon menurunkan kepercayaan rakyat pada negara. Menurut Anies, setiap orang memiliki aspirasi pribadi, namun ia tidak bisa melaksanakan aspirasi itu dengan tangan negara. Peristiwa itu menurut Anies merugikan lembaga negara.
“Jadi itu yang akan kami perbaiki. Bukannya orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, tapi bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara,” kata Anies.
Dokumen pakta integritas mulai menjadi buah bibir usai KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Belum ada konfirmasi kejelasan informasi isi pakta integritas ini, namun dokumennya tersebar di media sosial.
Dalam dokumen yang dibuat pada Agustus 2023 tetapi tidak dibubuhi tanggal itu terdapat lima butir pernyataan yang dibuat Yan. Salah satunya adalah mengenai adanya komitmen Yan untuk mendukung Ganjar Pranowo di pemilihan presiden.
Salinan dokumen pakta integritas itu disebut-sebut menjadi salah satu dokumen yang ditemukan pada saat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Yan. Meski begitu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan resmi mengatakan belum bisa memastikan keabsahan dokumen tersebut.
“Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek darimana rekan-rekan, apakah ada di KPK atau tidak,” ujar Firli dalam keterangan pers seperti dikutip Kamis (16/11).
Menurut Firli usai OTT dan penggeledahan di Sorong Papua yang melibatkan Pj Bupati dan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan, tim penyidik KPK akan melakukan pendalaman. Ia menyebut pemeriksaan barang yang disita dilakukan bersamaan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, menampik isu ini. Arsjad mengatakan tim kampanye tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden.
"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (15/11).
Klarifikasi Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
Salinan dokumen pakta integritas yang memuat nama Ganjar telah beredar luas di medsos. Pada salinan tulisan dengan bingkai merah itu terdapat lima poin pakta integritas yang ditandatangani Yan.
Pada poin pertama masih bersifat umum bahwa Yan akan melaksanakan penuh program pemerintah di Kabupaten Sorong. Pada poin kedua ia menyatakan janji untuk tidak melakukan korupsi. Selanjutnya pada poin ketiga Yan menyatakan menolak segala bentuk tindakan separatisme. Poin keempat pakta integritas itu berisi sikap politik menghadapi pemilu 2024.
Dalam pakta itu disebutkan bahwa Yan siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara di pilpres minimal 60% untuk kemenangan Ganjar Pranowo di pilpres. Pada poin kelima ia berjanji menjaga kerahasiaan. Pakta integritas itu turut pula diketahui dan dibubuhi tanda tangan Kabinda Papua Barat.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, menampik isu ini. Arsjad mengatakan tim kampanye tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden.
"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (15/11).
Arsjad pun mengatakan untuk masa datang ia akan semakin mewaspadai bentuk kecurangan dan kelicikan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Arsjad menyebut TPN Ganjar-Mahfud akan membangun posko jujur adil untuk menjadi tempat masyarakat mengadukan tindakan kecurangan dalam pemilu.
"Mari kita awasi bersama semua tahapan dan jalannya pilpres agar tidak terjadi kecurangan. Ini antisipasi, jangan sampai terjadi demikian. Jalani pilpres dan pemilu dengan jujur, adil, dan baik," kata Arsjad lagi.
TPN Ganjar-Mahfud akan mengadakan kembali rapat dengan tim pemenangan daerah (TPD) dan tim pemenangan kabupaten/kota (TPK) untuk memperkuat koordinasi menjelang kampanye. Koordinasi menurut Arsjad diperlukan untuk memastikan kesiapan kampanye.