Janji Capres: Anies Bakal Hapus PBB Sekolah Swasta, Pakai Tanah Negara
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan akan menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk institusi pendidikan swasta. Pernyataan itu disampaikan mantan Menteri Pendidikan itu saat mengisi agenda dialog terbuka Muhammadiyah bersama Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada Rabu (22/11).
"Kesetaraan tadi ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB (pajak bumi dan bangunan) atas tanah mereka, 0. Harus 0," kata Anies.
Menurut Anies, tanpa adanya institusi pendidikan swasta, sekolah untuk anak-anak di Indonesia tak akan tercukupi. Oleh karena itu menurut dia pemerintah harus melakukan sesuatu untuk institusi swasta yang mengelola pendidikan.
"Cara negara bayar balik adalah, PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sakit, itu 0 PBB nya," kata Anies.
Selain itu, Anies berpandangan sebaiknya semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta. Hal itu diperlukan agar ada jaminan bahwa setiap sekolah bisa memiliki guru yang bertugas memberikan pendidikan dan mengajar anak-anak di seluruh Indonesia.
Menurut Anies selama ini salah satu masalah yang dihadapi oleh sekolah swasta adalah adanya biaya untuk pengadaan tanah. Hal itu menurut dia mempengaruhi jalannya pendidikan karena akan berdampak pada biaya pendidikan.
"Lalu banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah, dan tanah itu selalu menjadi komponen termahal. Semua sekolah swasta biaya paling besar apa? Tanah," kata Anies.
Berdasarkan hal itu, Anies mengatakan keinginannya untuk memanfaatkan tanah-tanah negara untuk swasta. Tak hanya untuk pendidikan, namun juga untuk kebutuhan masyarakat umum lainnya.
"Mereka mendidik bangsa kita sendiri, jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang, kalau itu dipakai investor asing malah bisa hilang. Tapi kalau dipakai swasta nggak mungkin hilang," kata Anies.
Menurut Anies, jika hal itu diterapkan dapat menekan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menjadi lebih murah. Hal itu merupakan salah bentuk dari hadirnya negara dalam pendidikan nasional.
“Negara itu hadir bukan hanya bantuan secara fisikal, tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga Indonesia," kata Anies.
Diskusi yang berlangsung di UMS hari ini merupakan rangkaian dari dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah dengan para calon presiden dan calon wakil presiden selama tiga hari. Anies dan Muhaimin merupakan pasangan yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan yang terdiri dari Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Pada hari kedua, dialog akan menghadirkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar dan Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo dan Hanura.
Sedangkan pada hari ketiga, Jumat (24/11) akan hadir pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini terdiri dari Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Demokrat, Partai Bulan Bintang, Garuda, Gelora, Prima dan Partai Solidaritas Indonesia.