TKN Prabowo Sentil Usulan Kubu Ganjar Setop Bansos saat Pilpres

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyayangkan sikap Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang mengusulkan pembagian bantuan sosial alias bansos ditunda hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai.

Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengaku terkejut setelah mendegar usulan dari kubu TPN Ganjar-Mahfud agar menunda penyaluran bansos.

"Kok bisa setega itu ya? Menunda pemenuhan hak rakyat hanya karena ada persoalan kontestasi pemilu," kata Habiburokhman lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (2/1).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai program bansos harus tetap berjalan. Habiburokhman menambahkan, bansos merupakan program pemerintah yang merupakan hak rakyat.

"Tidak ada pihak yang dirugikan dengan pembagian bansos. Sebaliknya, justru rakyat berharap agar bansos tersebut bisa segera diberikan," ujarnya.

Dia mengajak seluruh pihak agar terus berempati kepada rakyat kecil, terlepas dari momen jelang pemilu yang akan diawali dengan pemilihan presiden pada Februari mendatang.

"Pemilu jangan menjadikan kita terlalu pragmatis, jangan mengedepankan kepentingan kelompok di atas kepentingan rakyat kecil," kata Habiburokhman.

Hal serupa juga dikatakan oleh Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran Cheryl Anelia Tanzil. Dia menyebut penyaluran bansos sudah mendapat jatah pagu alokasi anggaran negara.

"Bansos itu  bukan sesuatu yang sekonyong-konyong. Mekanismenya kan harus disetujui oleh legislatif," kata Cherly lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (2/1).

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengusulkan agar pembagian bansos oleh pemerintah ditunda hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai.

Todung beralasan hal itu diperlukan untuk meminimalisir anggapan lain yang membuntuti pembagian bansos. "Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, Jakarta Pusat pada Jumat (29/12).

Todung mengatakan pemberian bansos oleh pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai berkaitan dengan kontestasi yang berlangsung jelang pemilu dan pemilihan presiden. Sebagai dampaknya bukan tidak mungkin pembagian bansos dapat menguntungkan paslon tertentu.

Todung berharap tak ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi pembagian bansos selama Pemilu 2024 .Ia pun meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan investigasi mengenai pembagian bansos.

"Semua paslon harusnya mendapat kredit untuk itu. Bawaslu umumkan ya dan presiden juga mesti umumkan hal ini," kata Todung.