Risma juga akan mengikuti arahan soal pencadangan (back up) data. Hal ini agar tidak ada satupun penerima manfaat bansos yang dirugikan apabila terjadi serangan siber.
PK mulai mengusut kasus korupsi bantuan sosial beras Presiden yang dibagikan di Jabodetabek pada 2020 lalu. Berdasarkan perhitungan KPK, kerugian negara bisa mencapai Rp 125 miliar.
Bappenas menyebut 46% penerima bansos tidak tepat sasaran akibat adanya exclusion dan inclusion error. Sehingga, masyarakat yang tidak layak justru mendapat bansos.
Bulog memastikan cadangan beras pemerintah cukup untuk memenuhi perpanjangan program bantuan pangan hingga akhir tahun ini sehingga tak perlu menambah kuota impor.
Wacana pemerintah soal korban judi online mendapatkan bantuan sosial atau bansos menuai polemik. Wacana yang diusulkan Menko PMK Muhadjir Effendy mendapat kritikan hingga dibantah Presiden Jokowi.
Korban judi online hanya bisa menerima bansos jika terdaftar dalam DTKS, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, yang menekankan pentingnya verifikasi.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pemberian bantuan sosial atau bansos kepada korban terdampak judi online. Bagaimana persiapan aturan bansos judi online?