Isu Pemakzulan Muncul, Hasto PDIP Ingatkan Jokowi Netral dalam Pilpres
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons adanya wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu mengatakan isu pemakzulan tak akan mencuat jika pemimpin nasional menjalankan tugasnya.
Hasto juga mengatakan wacana pemakzulan adalah salah satu bentuk risiko politik. "Ketika pemimpin nasional menjalankan tugasnya, maka gak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu," kata Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Hasto mengatakan, yang terpenting untuk seorang pemimpin yaitu menjalankan kekuasaan dengan penuh amanat untuk rakyat. Hasto berharap wacana itu merupakan mekanisme kritik untuk direspons sebaik-baiknya.
"Sehingga diharapkan Pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara," katanya.
Hasto pun mengatakan jika wacana tersebut tak direspons dengan baik dikhawatirkan akan muncul gerakan yang makin besar. Oleh sebab itu, ia berharap Pilpres mendatang dapat berjalan dengan baik dan tak ada intimidasi.
"Masih ada 26 hari ke depan untuk mengubah suatu policy agar setiap pemimpin satu kata dan perbuatan sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik," katanya.
Sedangkan Ketua Harian Dewan Pimpinan Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menganggap alasan di balik wacana pemakzulan Jokowi tidak tepat. Wakil ketua DPR RI itu mengatakan, kinerja Jokowi selama menjadi presiden telah mendapat banyak capaian positif.
"Alasan untuk memakzulkan saya pikir terlalu mengada-ada," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).
Wacana pemakzulan Jokowi berkembang usai pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di Petisi 100 dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, pada Selasa (9/1) pekan lalu. Sejumlah tokoh yang ikut dalam kelompok itu yakni Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto.
Usai pertemuan itu, Mahfud mengatakan sejumlah tokoh tersebut ingin para tokoh Pemilu 2024 berjalan tanpa presiden. "Saya tidak bilang setuju atau tidak setuju, silakan saja, tapi bawa ke DPR, jangan minta pemakzulan ke Menko." kata Mahfud.