Mahfud MD Akan Segera Mundur dari Jabatan Menko Polhukam
Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan atau menko polhukam. Hal ini ia sampaikan dalam acara Tabrak Prof di Semarang.
Mahfud MD menyampaikan akan segera mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini sesuai dengan imbauan Ganjar Pranowo, pasangannya dalam Pilpres 2024.
Ia menjelaskan alasan dirinya belum mengundurkan diri dari posisi menko polhukam. “Pertama, menurut aturan, itu tidak dilarang,” kata Mahfud MD dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (23/1).
“Kedua, saya ingin memberi contoh, jika saya cawapres, masih merangkap. Apakah saya memanfaatkan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," Mahfud MD menambahkan.
Namun kini ia menyatakan bahwa dirinya akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat, akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud MD.
"Hanya menunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," Mahfud MD menambahkan.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan calon wakil presidennya yakni Mahfud MD mundur dari posisi menteri. Ia juga mengajak agar pejabat negara yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatan agar tak ada konflik kepentingan.
"Saya menyarankan mundur lah, termasuk cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri," kata Ganjar di Kendal, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Selasa (23/1).
Alasannya, ada potensi konflik kepentingan saat pilpres. "Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest," katanya.
Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap menggunakan fasilitas negara untuk kampanye dengan kedok kunjungan kerja. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hal ini memunculkan risiko.
"Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk (kepada) Pak Mahfud MD," katanya.
Politisi PDIP itu juga telah mendiskusikan usulan ini dengan Mahfud. Ganjar juga meminta aturan soal pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur segera diubah/
"Karena tidak ada yang mengklaim apakah bansos milik kementerian, tak bisa lagi. Semua akan merasa lebih fair," katanya. Ganjar mengatakan hal ini ketika menjawab pertanyaan awak media soal akun media sosial X milik Kementerian Pertahanan yang viral memakai tagar Prabowo - Gibran.