Ganjar Serang Bansos, Kaesang Ungkit Korupsi Bantuan Sosial Covid-19
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep merespons sindiran Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan soal bantuan sosial (bansos). Kaesang mengatakan bansos akan bermasalah jika proses penyalurannya dikorupsi.
Kaesang menyinggung penyaluran bansos saat pandemi beberapa waktu lalu. Meski tak menjelaskan secara lengkap, kasus tersebut menyeret Menteri Sosial yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Juliari Batubara.
"Mungkin saat ini dipermasalahkan. tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos saat Covid-19 dikorupsi,” katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2) malam.
Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai saat ini pemberian bansos telah tepat sasaran. Ia pun membantah anggapan bansos digunakan sebagai alat politik bagi pemberinya.
“Semua dilakukan pemerintah sejak sebelum Covid, PKH (Program Keluarga Harapan), kemudian KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), jadi tidak,” kata Airlangga.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 dan 3, Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan kompak menyampaikan bahwa saat ini bansos cenderung dipolitisasi untuk sang pemberi, dan fokusnya bukan untuk penerima.
Mulanya, Ganjar bertanya pada Anies perihal tata kelola bansos. Menjawab pertanyaan Ganjar, Anies mengatakan bahwa seharusnya bansos diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti waktu pembagian bansos yang tak telalu cepat ataupun lambat.
Ia juga menilai seharusnya pembagian bansos dilakukan dengan pendataan yang jelas, sehingga mekanismenya tepat. "Informasi data akurat dan mekanisme pemberian melalui jalur birokrasi bukan dibagi di pinggir jalan," kata Anies.
Menanggapi jawaban Anies, Ganjar menyoroti perihal pembagian bansos yang harus tepat waktu. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut pun mengatakan bansos ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial, bukan bantuan sosial.
"Kami usul, bantuannya ganti saja deh, bantuan kesejahteraan rakyat, dan tujuan adalah menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar.
Di sisi lain, saat ini Golkar dan PSI tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Belakangan, pembagian bansos belakangan ini menjadi sorotan karena dinilai bermuatan politis lantaran berdekatan dengan masa pencoblosan yang akan digelar 14 Februari 2024.