Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partai banteng belum memutuskan berada di luar atau dalam pemerintahan baru. Alasannya, proses rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berjalan.
"Ini rekapitulasi masih dilakukan, kita mencermati," kata Hasto kepada wartawan di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).
Di sisi lain, Hasto mengatakan saat ini kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tengah berfokus mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Ia menyebut sejumlah bukti telah dikantongi kubu paslon 03 tersebut.
Lebih jauh, Hasto menyatakan PDIP menunggu rekomendasi dari tim khusus di bawah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Hal ini terkait dengan wacana pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Tim khusus ini langsung di bawah arahan dari para Ketua Umum partai dan juga direction langsumg dipimpin langsung pasangan calon yaitu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," kata Hasto.
Hasto mengatakan, tim khusus tersebut tengah mengumpulkan fakta-fakta di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu temuannya yakni perihal Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) milik KPU.
"Di dalam tim khusus yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan time table-nya termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket," katanya.
Hasto mengatakan tim hukum dari TPN Ganjar-Mahfud pun telah melakukan berbagai komunikasi membahas temuan dugaan kecurangan Pemilu. "Bapak Todung Mulya Lubis sudah melakukan pertemuan-pertemuam terkait dengan pengungkapan fakta-fakta dugaan kecurangan Pemilu dari hulu ke hilir," katanya.
Ketika ditanyai apakah hak angket akan digulirkan di masa sidang DPR terdekat 4 Maret, Hasto belum dapat memastikan. Ini karena tim khusus masih melakukan pengkajian.