Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyebut peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju merupakan hak penuh Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
Menurut Budi Arie, potensi PKS untuk masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga memperhitungkan aspirasi dari ketua umum partai politik anggota KIM.
"Tunggu saja, itu haknya Pak Prabowo," ujarnya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (30/4).
Dia mengaku kubu pendukung Prabowo tidak punya kekhawatiran seandainya PKS bergabung ke KIM nantinya. Adapun PKS merupakan anggota partai politik Koalisi Perubahan yang mengurusng Anies Baswedan dan Muhaimin Iskadar dalam Pemilihan Presiden 2024.
"Kami tidak ada ada kekhawatiran karena sesama anak bangsa," kata Budi Arie.
Sebelumnya, PKS berharap didatangi Prabowo Subianto untuk diajak masuk koalisi pemerintahan. PKS ingin bisa menyusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang telah bersua presiden terpilih itu.
"Mungkin PKS akan didatangi, kami berharap bergitu," kata Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakal Al Habsyi di DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4) dikutip dari Antara.
Aboe mengatakan pertemuan tersebut tak memastikan sikap politik PKS ke depan. Ia mengatakan internal partainya akan memutuskan apakah PKS masuk koalisi atau berada di luar pemerintahan. "Masa main masuk (koalisi Prabowo) saja, kayak (akan) diterima saja," katanya.
Ia optimistis keinginan PKS akan disambut Prabowo karena hubungan dua pihak baik. PKS merupakan pendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.
Isu mengenai keinginan PKS untuk bergabung ke dalam kubu Prabowo mendapat sentimen negatif dari Partai Gelora. Gelora merupakan salah satu partai anggota KIM yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Selain Gelora, KIM beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi tersebut juga berisi sejumlah partai non parlemen seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sikap PKS yang membuka diri bergabung dengan kubu pemenang menunjukkan pembelahan antara PKS dengan pendukung fanatiknya.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya?" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4).
Ia menilai saat masa kampanye, PKS kerap melayangkan serangan negatif secara masif terhadap pasangan Prabowo-Gibran. "Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata dia.