Kabar Terkini Bencana Sumbar: 67 Korban Tewas, 20 Orang Masih Hilang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengoptimalkan penanganan bencana banjir lahar dingin di sekitar Gunung Marapi yang menerjang enam kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Hingga Jumat (17/5) pagi, BNPB mengupayakan evakuasi korban jiwa dan pencarian korban yang hilang terseret banjir lumpur.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Kamis, 16 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, korban meninggal dunia tercatat berjumlah 67 orang. Sebanyak 20 orang hilang dan masih dalam pencarian.
“Tiga orang meninggal dunia belum teridentifikasi dan saat ini berada di RS Sijunjung, serta 989 kepala keluarga terdampak, 40 orang mengalami luka-luka,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan pers Jumat (17/5).
BNPB mengatakan korban jiwa di terbanyak ada di Kabupaten Tanah Datar. Apabila dirinci berdasarkan wilayah, korban meninggal di Kabupaten Agam sebanyak 22 jiwa. Selanjutnya di Kota Padang Panjang korban jiwa 2 orang, Kabupaten Tanah Datar korban 29 jiwa, Kabupaten Padang Pariaman 12 jiwa.
Di Kabupaten Limapuluh Kota tidak ada yang meninggal namun 1.995 jiwa terdampak. Selanjutnya di Kota Padang sebanyak 2 jiwa meninggal dunia.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan darurat mengatakan tim di lapangan masih punya waktu satu hari berdasarkan golden time untuk melakukan pencarian. Karena itu, petugas akan terus berdialog dengan ahli waris dan keluarga yang ditinggal apakah 20 orang yang masih hilang sudah diikhlaskan atau belum.
“Kalau (keluarga) sudah menerima kami bisa hentikan pencarian dan evakuasi tapi kalau minta tetap dicari kami harus masih cari. Negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari setelah itu dicover BNPB jadi tidak perlu khawatir," ujar Suharyanto.
Di sisi lain, Suharyanto mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak. Ia mengingatkan agar bantuan tidak hanya bertumpu pada pendistribusian makanan tetapi juga kebutuhan lain seperti alat kebersihan, kebutuhan wanita dan anak-anak.
Percepatan Penanganan
Lebih jauh Suharyanto mengatakan pemerintah melalui BNPB mendorong percepatan penanganan darurat banjir lahar hujan dan tanah longsor yang menerjang enam kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Percepatan tersebut dilakukan agar penanganan dapat beralih dari tanggap darurat menjadi transisi menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Suharyanto percepatan pemulihan dapat dilakukan dengan menyelesaikan pendataan kebutuhan relokasi warga yang rumahnya terdampak dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga agar di data.
"Pemerintah sudah memikirkan, merencanakan, dan tinggal melaksanakan tahapan selanjutnya untuk transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi yani pendataan akan kebutuhan relokasi, tolong ini segera dilakukan, sehingga dalam waktu dekat bisa diketahui mana yang direlokasi mana yang tidak," kata Suharyanto.
Suharyanto juga mengatakan, BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan wilayah mana saja di sekitar Gunungapi Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana. Pendataan dititikberatkan untuk mengetahui daerah yang terdapat aliran sungai yang menjadi jalur aliran lahar dingin dari atas lereng Marapi. Termasuk menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.
"Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan di data mana yang harus direlokasi,” ujar Suharyanto.
Selain tempat tinggal, ia juga menyoroti mata pencaharian para warga terdampak yang direlokasi rumahnya. Suharyanto menekankan, pentingnya pemerintah daerah juga menyediakan sumber mata pencaharian salah satunya adalah lahan yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sarana perkebunan.
"Karena warga yang direlokasi pasti butuh tempat mencari nafkah juga jadi memang masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun, ini perlu dilihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," tambah Suharyanto.
Di sisi lain ia mengatakan pemerintah menyediakan pendanaan dengan jumlah beragam sesuai kerusakan. Rumah yang mengalami rusak berat mendapat bantuan Rp 60 juta, rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak ringan Rp 15 juta.
Menindaklanjuti rencana relokasi sebagai upaya transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, Suharyanto juga menyampaikan saat ini terdapat sekira 335 unit rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang siap dibangun. Rumah tersebut merupakan bagian dari program Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).