Para buruh dari berbagai kelompok menggelar demonstrasi menolak aturan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Terkait itu, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengalihkan rute layanan terkait demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
"Penyesuaian layanan dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan pelanggan TransJakarta," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/6).
Berdasarkan pantauan Katadata, para buruh menggelar demonstrasi menuju istana negara. Kondisi ini membuat ruas jalan di Jakarta mengalami kemacetan.
Penyesuaian rute tersebut antara lain koridor 1 (Blok M-Kota) dan layanan Non BRT rute 1A (Pantai Maju - Balai Kota). Koridor 1 (Blok M- Kota), Halte Monumen Nasional arah Kota dan Halte Kebon Sirih arah Kota untuk sementara tidak melayani pelanggan, sedangkan arah sebaliknya (Kota arah Blok M) beroperasi normal.
Rute pengalihan arah Kota, yakni Halte Blok M-Halte Sarinah- Jalan Kebon Sirih-Hotel Millenium-Jalan Fachrudin-Jalan Cideng Barat-Halte Petojo-Halte Harmoni-Kota.
Kemudian untuk rute 1A (Pantai Maju-Balai Kota), halte Monumen Nasional arah Pantai Maju untuk sementara tidak melayani pelanggan. Sedangkan untuk arah sebaliknya (Pantai Maju arah Balai Kota) beroperasi normal.
Rute pengalihan arah Pantai Maju-Balai, yaitu Bus Stop Balai Kota-Halte Balai Kota-putar balik-Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara (depan Istana Negara)-halte harmoni.
Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.626 personel gabungan guna mengamankan unjuk rasa beberapa elemen masyarakat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan sekitarnya.
Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.
Polisi juga menutup atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.
Aliansi Buruh Tangerang Raya Serbu Jakarta
Sejumlah aliansi dari berbagai kelompok Serikat Pekerja di Tangerang Raya menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Aliansi buruh akan menggelar demonstrasi dalam beberapa minggu ke depan. "Kami akan mengkonsolidasikan rencana ini, karena memang beberapa minggu ke depan kami akan melakukan aksi ke Jakarta terkait tuntutan kami menolak Undang-Undang Tapera," ujar Komandan Badan Pelopor (Bapor) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Banten, Joe, di Tangerang, Rabu.
Penolakan program iuran Tapera di Jakarta bakal dilakukan dalam waktu dekat sebagai komitmen para buruh atas ketidaksepakatan dengan pemerintah pusat.
Para buruh menolak aturan iuran Tapera karena menambah beban para kaum pekerja di Indonesia.
Sistem iuran Tapera, menurutnya, tidak memiliki kejelasan konkret bagi masyarakat, hanya saja akan dijadikan sebagai kepentingan pemerintah semata.
"Karena dengan adanya pemotongan upah di buruh sebesar 2,5 persen dengan dikalikan seluruh buruh di Indonesia sangatlah besar. Maka ini akan dimanfaatkan sebagai kepentingan negara," kata Joe.