Kesiapan IKN Jelang HUT RI jadi Sorotan, Ragu Prabowo Siap Berkantor
Sejumlah kalangan ramai menyoroti keberlanjutan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebagian mempertanyakan keberlanjutan IKN di bawah pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto nantinya lantaran Ketua Umum Gerindra itu punya program unggulan makan bergizi gratis yang juga membutuhkan dana jumbo.
Proyek bandar baru itu juga disorot menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan IKN. Kritik terkait proyek IKN baru-baru ini datang dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat dan pakar hukum tata negara Refly Harun.
Djarot mengatakan pemindahan ibu kota dalam waktu dekat belum bisa dilakukan lantaran masih banyak yang belum siap. Dia mengingatkan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memaksakan diri dan tergesa-gesa dalam proses pemindahan ibu kota. Termasuk untuk upacara HUT kemerdekaan 17 Agustus.
"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (9/7).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, segala ketidaksiapan itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. "Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," ujar Djarot.
Narasi serupa juga dilontarkan oleh Refly Harun. Dia menduga Prabowo akan menunda proyek IKN dan mengutamakan janji kampanye makan bergizi gratis. Kementerian Keuangan telah menyetujui alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis sejumlah Rp 71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
“Ketika bicara tentang makan siang gratis, dan kalau itu dilaksanakan, maka akan ada proyek yang sudah dijanjikan sebagai keberlanjutan yaitu IKN mungkin dikorbankan, tidak akan dilanjutkan,” dalam siniar bertajuk ‘Apa Nasib IKN Setelah Jokowi usai? Kader Gerindra Ini Ungkap Prabowo Sudah Tak Yakin Dari Awal’ yang disiarkan oleh kanal Youtube Refly Harun pada Jumat (12/7).
Refly pun meragukan Prabowo mau tinggal dan memerintah Indonesia dari IKN. Dia juga tidak yakin Gibran Rakabuming Raka dan para menteri kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ingin tinggal dan berkantor di IKN.
“Kalau mau jujur, siapa sih yang tertarik untuk tinggal dan memerintah dari IKN dibandingkan Jakarta. Prabowo mau di IKN sana? Gibran mau memerintah dari IKN? Para menteri mau berumah di IKN, saya meragukannya,” ujar Refly.
Komitmen Prabowo Bangun IKN
Sentimen yang dilontarkan Djarot dan Refly terhadap proyek bandar baru mendapat sanggahan dari Staf Khusus Presiden Grace Natalie. Dia menyatakan proses pengerjaan IKN dijalankan dengan perhitungan cermat. Terkhusus untuk peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus nanti.
Grace mengatakan semua persiapan sudah mendekati siap. Termasuk infrastruktur dasar seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan. Dia meyakini pemerintah mengerjakan proyek ibu kota baru secara maksimal karena IKN merupakan wajah Indonesia.
“Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia. Kemarin Pak Djarot mengatakan proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa. Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat,” ujar Grace lewat keterangan tertulis pada Kamis (11/7).
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyatakan hal senada dengan Grace. Ia menyebut bahwa pembangunan IKN merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh presiden.
Drajad mengatakan Prabowo tetap berkomitmen karena wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Drajad menegaskan, Prabowo akan melanjutkan pengembangan IKN setelah dilantik menjadi presiden pada pertengahan Oktober mendatang.
Dia pun menepis anggapan atau narasi yang menyebut Prabowo tidak bakal melanjutkan proyek IKN karena terbentur oleh kepentingan menjalankan program makan bergizi gratis. "IKN itu salah satu legasi terbesar Presiden Jokowi. Kalau gosip ini itu, biar saja. Tidak produktif jika kebanyakan mengkonter gosip," kata Drajad lewat pesan singkat WhatsApp, dikutip Jumat (12/7).
Program Prioritas
Drajad, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan program makan bergizi gratis dan IKN bukan dua program yang berkompetisi. Menurutnya, dua agenda itu akan berjalan bersamaan dan terhubung dengan program prioritas lainnya seperti swasembada pangan dan energi, penyediaan air, hilirisasi hingga kebijakan peralihan energi hijau serta peningkatan rumah sakit di kabupaten.
Lebih jauh Drajat mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dan IKN akan mengoptimalkan sistem pendanaan campuran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan swasta. Meski begitu, Drajad mengakui program makan bergizi gratis mendapat perhatian besar karena menjadi simbol presiden terpilih Prabowo.
"Program makan bergizi memang menjadi ikon Presiden Terpilih Prabowo. Jadi wajar jika mendapat perhatian besar," ujar Drajad.
Dalam dokumen visi dan misi bertajuk 'Bersama Indonesia Maju', pasangan Prabowo - Gibran berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.
Penyelesaian proyek IKN dinilai penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Prabowo optimistis pembangunan proyek IKN Nusantara dapat rampung dalam waktu 15-20 tahun. Perhitungannya kebutuhan alokasi anggaran US$ 1,5 miliar atau sekira Rp 23,2 triliun per tahun.