Ma’ruf Amin Pastikan Zulkifli Hasan Masuk dalam Kabinet Prabowo
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan kembali menduduki posisi menteri pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ma’ruf saat mengisi rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Jumat (4/10).
Awalnya, Ma’ruf menyampaikan bahwa kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus terus berjalan. Keberlanjutan diperlukan meski ada perubahan di komposisi pejabat di kementerian dan lembaga terkait.
KNEKS merupakan institusi lintas kementerian-lembaga yang bertugas untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga ini berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.
Keanggotaan KNEKS meliputi Kementerian Keuangan, KADIN, Kementerian Perencanan dan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Bank Indonesia.
“Saya wakil presiden tinggal beberapa hari lagi. Kita boleh mengakhiri jabatannya, tapi tidak dengan pengabdiannya. Saya ada di mana, Bu Sri ada di mana, Pak Suharso ada di mana. Pas Zulkifli pasti masih jadi menteri,” kata Ma’ruf.
Pernyataan Ma’ruf sontak mengundang riuh tawa dari para hadirin yang ada di ruangan. Termasuk datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN Suharso Monoarfa, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, hingga Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid.
“Kita harus terus mengabdi di mana pun, di tempat mana pun, di bagian mana pun. Oleh karena itu, ekonomi syariah harus tetap hidup,” ujar Ma’ruf.
Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan sejauh ini Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya. Namun, Prabowo sedang mempertimbangkan semua nama nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok profesi, dan sebagainya.
Dari partai politik, ia menyebutkan Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, dan relawan.
Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo yang beredar sebanyak 44. Seiring dengan penambahan jumlah menteri tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat juga akan menambah jumlah komisi di DPR yang akan membahas berbagai kebijakan dan anggaran pemerintah.
Meski begitu Dahnil menuturkan wacana penambahan jumlah kementerian belum bisa dipastikan lantaran masih berproses. Namun, ia memastikan jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.