Pramono Anung Temui Prabowo di Tengah Pemanggilan Calon Menteri

Fauza Syahputra|Katadata
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung (tengah) menyampaikan keterangan pers usai mengikuti debat perdana Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).
15/10/2024, 14.26 WIB

Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini melanjutkan pemanggilan terhadap calon menteri dan wakil menteri pada Selasa (15/10). Di tengah pemanggilan, muncul politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus calon Gubernur Jakarta Pramono Anung ke kediaman pribadi Prabowo.

Pramono, yang mengenakan batik berwarna cokelat, tiba di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pukul 13.30 WIB. Ia berada di dalam sekitar 30 menit sebelum keluar dari rumah Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Nama-nama lain yang hadir adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar A Tawalla.

Selain itu ada pula politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, hingga Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran yakni Budiman Sudjatmiko.

Prabowo telah memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya pada Senin (14/10). Ada 49 calon penghuni kabinet yang dipanggil Prabowo. Sebanyak 18 orang yang dipanggil adalah menteri dan wakil menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Nama-nama yang hadir kemarin antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa calon wakil menteri dan kepala badan yang bertemu Prabowo hari ini banyak yang berasal dari profesional. Mereka adalah orang yang dinominasikan untuk kemudian dipertimbangkan menjadi pejabat kabinet hingga lima tahun mendatang.

"Jadi, memang usulan dari partai politik, baik menteri, kepala badan, maupun wakil menteri itu lebih banyak dari profesional," ujarnya.

Reporter: Ade Rosman