Aria Bima Sebut PDIP Pilih di Luar Pemerintahan Prabowo Tapi Bukan Oposisi
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengatakan partainya memilih berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. Meski begitu, PDIP enggan dianggap sebagai oposisi pemerintah.
Aria Bima mengatakan, PDIP masih mendukung pemerintah selama memiliki kesamaan nilai. Dia mengatakannya dalam diskusi bertajuk 'Prospek Demokrasi Indonesia di Masa Pemerintahan Prabowo Subianto' yang digelar oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, di Ashley Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
"Kami ingin menjadi partai di luar pemerintah, tetapi kami akan mendukung selama itu dalam konsepsi cara pandang Pancasila, pluralisme, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan berpihak kepada kepentingan rakyat atau wong cilik, termasuk hal-hal yang menyangkut demokrasi," kata Aria Bima.
Aria mengatakan istilah oposisi tak relevan dengan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Alasannya, untuk menjalankan fungsi check and balances di tingkat daerah kurang pas jika disebut oposisi. Posisi kepala daerah merupakan perpanjangan pemerintah pusat.
"Tidak mungkin kader PDI Perjuangan yang menang Gubernur atau menang Bupati atau partai lain pun akan menjadi oposisi di tingkat daerah, sementara sistem kita adalah sistem pemerintahan yang menganut sistem negara kesatuan," kata Aria Bima.
Berdasarkan kondisi tersebut, Bima mengatakan istilah oposisi tak relevan bila digunakan di Indonesia.
Di sisi lain, ia menyatakan PDIP berada di luar kekuasaan selama lima tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kendati demikian, ia mengatakan lebih memilih jika diartikan sebagai oposisi substansial. Bima mengatakan, diksi oposisi tak ada dalam konstitusi.