Percepat Capai Swasembada, Amran Minta Kendali Penuh ke BUMN Pangan
Kementerian Pertanian (Kementan) berencana memegang kendali penuh terhadap beberapa badan usaha milik negara (BUMN) bidang pangan demi mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
Badan usaha negara yang dimaksud adalah Holding BUMN Perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN), Holding BUMN Pupuk PT Pupuk Indonesia dan Holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), khususnya untuk PT Sang Hyang Seri selaku BUMN penyedia benih dan pengolahan hasil pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun telah mengirimkan surat permohonan izin prakarsa penyusunan 1 rancangan peraturan pemerintah (PP) dan 4 rancangan peraturan presiden (perpres) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat bernomor B-197/HK.120/M/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 itu salah satunya mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PP tentang pelimpahan BUMN bidang pangan kepada Kementan. Selain itu juga ada permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan perpres tentang tata kelola pupuk bersubsidi.
"Untuk melakukan percepatan pencapaian swasembada pangan sebagaimana arahan Bapak Presiden sehingga diperlukan satu komando hulu hilir pertanian yang memerlukan penyesuaian beberapa regulasi yang berkaitan dengan pertanian dan pangan," tulis Amran dalam surat tersebut.
Ciptakan Ekosistem Pertanian Terintegrasi
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, rencana Kementan untuk mengambil kewenangan penuh terhadap sejumlah BUMN pangan ini bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional dan menjaga harga tidak jatuh saat panen raya demi kesejahteraan petani.
Sudaryono menjelaskan, Kementan ingin membentuk ekosistem pertanian terintegrasi yang mencakup penyediaan benih, pupuk, pengairan, dan kepastian pembelian hasil produksi pada saat hasil panen sedang melimpah.
"Itu bagian dari kajian dan diskusi, bagian dari satu hal yang harus kami kaji," kata Sudaryono di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (26/11).
Sudaryono saat itu memenuhi undangan presiden untuk ikut dalam rapat terbatas (ratas) terkait pangan dengan sejumlah menteri dan kepala badan lainnya. Ratas tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Selain itu, turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Sudaryono menyampaikan, usulan untuk mengambil kewenangan penuh terhadap BUMN pangan sesuai dengan visi swasembada pangan Presiden Prabowo. "intinya produktivitas pangan nasional naik, dan kesejahteraan petani naik kalau panen raya," ujarnya.
Dia menyampaikan sejauh ini komunikasi dengan Kementerian BUMN terus berjalan meski belum menghasilkan keputusan final. "Komunikasi dengan Kementerian BUMN oke, kan kami sama-sama satu pemerintahan. Kami juga rapatnya bareng," kata Sudaryono.
Pada kesempatan tersebut, Sudaryono juga mengatakan peluang terjadinya transformasi stuktur dan manajemen di tubuh Perum Bulog. Bulog yang saat ini berada di bawah naungan Kementerian BUMN akan dialihkan menjadi badan otonom di bawah presiden. "Kemungkinan akan di bawa ke sana, langsung ke presiden," ujarnya.
Kementan Pegang Kuasa Penuh Distribusi Pupuk
Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa distribusi pupuk akan diawasi langsung oleh Kementan lewat penerbitan peraturan presiden dalam waktu dekat.
Melalui instrumen hukum tersebut, ujar Zulhas, Kementan bakal punya kendali penuh terhadap penyaluran pupuk dari PT Pupuk Indonesia ke gabungan kelompok tani (Gapoktan) hingga pengecer.
"Distribusi pupuk yang selama ini panjang, mengular sudah disepakati perpresnya. Sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek nanti," ujar Zulhas pada kesempatan serupa.