Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD, Soroti Dampak Pemilihan Langsung

Partai Gerindra mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Mereka beralasan, sistem pilkada langsung menimbulkan banyak dampak negatif, terutama pada tingginya ongkos politik yang ditanggung oleh calon bupati, wali kota, maupun gubernur.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Prasetyo Hadi, mengatakan, sistem pilkada langsung juga dinilai menimbulkan konsekuensi pembiayaan dari sisi negara.

"Kami berpendapat memang kita harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem jika mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak sisi negatifnya," kata Prasetyo Hadi di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin (29/12).

Prasetyo menjelaskan bahwa Gerindra telah melakukan kajian internal mengenai perubahan sistem pilkada domestik. Menteri Sekretaris Negara itu mengatakan, partainya merupakan bagian dari pihak yang mengusulkan agar pilkada kembali dilakukan melalui DPRD untuk menekan biaya politik.

"Kami terus terang, salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kami berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," ujarnya.

Prasetyo mengatakan, wacana perubahan sistem pilkada telah berulang kali mengemuka dalam narasi politik nasional. Menurutnya, pembahasan mengenai perubahan sistem pilkada itu telah lama menjadi diskursus di internal partai politik, bahkan sejak periode pemerintahan sebelumnya.

"Tidak hanya baru sekarang, itu sudah cukup lama dibicarakan. Bahkan periode yang lalu di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo juga sudah banyak dibahas," ujar Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengajak para aktor politik merumuskan solusi bersama untuk menekan tingginya biaya politik di Indonesia. Prabowo menilai ongkos politik yang mahal saat ini menjadi salah satu sumber korupsi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengkritik praktik politik domestik saat ini yang dinilai terlalu meniru sistem negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi dalam negeri. Menurut Prabowo praktik demokrasi tetap dapat dijalankan tanpa harus menghamburkan anggaran berlebih.

“Kita harus mencari solusi kita sendiri, tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan Jakarta pada Jumat (5/12), malam.

Ia mengatakan sistem yang dinilai sebagai model politik demokrasi yang lebih murah itu telah diadopsi oleh sejumlah negara maju seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kenapa tidak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar Prabowo.