PILKADA: Berita Pemilihan Kepala Daerah Hari Ini - Info Terkini

Presiden Prabowo Subianto batal melantik kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi pada 6 Februari mendatang. Penangguhan itu menyusul adanya pembacaan putusan dismissal MK.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi diundur setelah MK memajukan sidang pembacaan putusan sengketa pilkada.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pelaksanaan retret bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan berlangsung dalam dua gelombang.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah bakal menggelar retret untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada di Magelang selama sepekan usai dilantik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati pelantikan gubernur, bupati dan wali kota yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar 6 Februari 2025.

DPR bersama pemerintah menyepakati pelantikan kepala daerah hasil pilkada yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar serentak pada 6 Februari 2025.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi resmi mencabut gugatan sengketa Pilkada Jawa Tengah 2024 di Mahkamah Konstitusi, membenarkan berakhirnya kontestasi mereka dalam pemilihan tersebut.

Pemerintah berencana mempercepat pelantikan kepala daerah non-sengketa untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,

Pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 2024 mengalami pemunduran jadwal, dari semula drencanakan Februari 2025 menjadi Maret 2025. Pemunduran jadwal dilakukan lantaran sidang sengketa Pilkada

Pramono Anung dan Rano Karno resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, mengalahkan dua pasangan lain dengan perolehan suara lebih dari 50%.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mulai hari ini, Rabu (8/1). Salah satu sengketa diajukan oleh pasangan cagub dan cawagub Jawa Timur.

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada hari ini, Rabu (8/1). Mahkamah pun menambah tenaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fluktuasi penerimaan negara pada 2024, yang tidak mencapai target tapi menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, dan adanya defisit APBN.

Mahfud juga mengkritik pilkada langsung yang cenderung merusak akibat praktik penyuapan kepada rakyat.