Ketua MPR Beri Sinyal Indonesia Keluar dari Board of Peace, Ini Penjelasannya

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz
Ketua MPR Ahmad Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Penulis: Ira Guslina Sufa
5/3/2026, 07.09 WIB

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memberikan sinyal mengenai kemungkinan Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza. Sikap itu menurut Muzani tercermin dari pernyataan Prabowo saat bertemu dengannya di Istana, Jakarta, Rabu sore (4/3).

Menurut Muzani, kemungkinan untuk keluar dari BoP telah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo. Atas alasan itu ia meyakini bahwa rencana itu bisa terjadi dengan dukungan dari berbagai kelompok. 

"Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja, kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," kata Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana setelah dia bertemu Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Muzani menjelaskan Indonesia bergabung sebagai anggota BoP, karena lembaga itu diyakini dapat mempercepat proses menuju Palestina merdeka. Namun, kata Muzani, adanya serangan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat, selaku penggagas BoP, dan Zionis Israel, yang juga anggota BoP, terhadap Iran, membuat Indonesia mengevaluasi kembali peranan BoP ke depan.

"BoP adalah bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi Palestina, dan itu tujuan utama dibentuknya BoP. Nah cuma kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu juga yang Beliau (Presiden, red.) tadi malam menyampaikan pandangan itu lebih jelas," ujar Muzani.

Pertemuan Selasa (3/3) malam yang disebut oleh Muzani merujuk pada acara diskusi kebangsaan di Istana Merdeka yang diikuti oleh sejumlah tokoh, di antaranya Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin.

Dalam pertemuan yang sama, ada pula sejumlah mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, dan jajaran pejabat negara, serta menteri-menteri Kabinet Merah Putih. Menurut Muzani dalam pertemuan itu, presiden menjelaskan tentang detail persoalan yang ia pahami tentang perkembangan global. 

Muzani mengatakan pada kesempatan itu hampir semua pemimpin itu menyampaikan pandangan tentang kondisi terkini. Pandangan itu menurut dia antara lain disampaikan oleh Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ma'ruf Amin. 

“Pandangan-pandangannya ada yang kritis, tajam, ada yang saran, ada yang lebih merupakan pemikiran-pemikiran, dan semua pandangan itu diterima oleh Presiden dengan baik," kata Muzani.

Ketua MPR RI mengatakan usulan, saran, dan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh itu menjadi masukan bagi Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan ke depan. Adapun masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian yang telah ditandatangani Prabowo mendapat sorotan luas dari publik setelah adanya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu. 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.