Berita MPR Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan kemerdekaan Palestina merupakan amanat yang dipikul Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika pada 1955.

Putra Menkumham, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, terpilih menjadi Wakil Ketua MPR dari jalur DPD. Mengaku diberikan keleluasaan oleh orang tuanya untuk menentukan pilihan

Pendiri Lion Air Rusdi Kirana resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR. Menguatkan jejaknya dalam politik nasional setelah berkarir sebagai pengusaha

Muzani meminta MPR beserta pimpinan partai politik dan seluruh fraksi DPD bekerja sama mensukseskan pelantikan

Ahmad Muzani pernah bekerja di perusahaan milik Prabowo Subianto sebelum memutuskan bergabung dengan Gerindra

Bos Lion Air Group Rusdi Kirana juga menjadi Wakil Ketua MPR

Nama lain yang dicalonkan jadi Wakil Ketua MPR antara lain Bambang Wuryanto dari PDIP, Rusdi Kirana dari Partai Kebangkitan Bangsa, hingga Eddy Soeparno dari Partai Amanat Nasional

Rusdi Kirana saat ini merupakan Wakil Ketua Umum PKB dan menjadi anggota parlemen terpilih 2014-2019. Rusdi melenggang ke Senayan dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII

Sebelumnya Partai Gerindra telah menyiapkan Ahmad Muzani menjadi calon Ketua MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan susunan kepengurusan fraksi dari partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029. Siapa saja nama politikus yang dipilih?

MPR mengagendakan persiapan pemilihan pimpinan pada rapat gabungan pimpinan sementara yang digelar Rabu (2/10). Adapun Gerindra mengincar kursi Ketua MPR diberikan pada Ahmad Muzani

Gerindra mengatakan telah memberikan penugasan kepada Muzani untuk memimpin MPR

Pimpinan MPR mendorong agar Soeharto dan Gus Dur mendapat gelar pahlawan nasional.

MPR mencabut TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967, saham Indomaret digembok Bursa, serta daftar orang dekat Prabowo yang alumni SMA Taruna Nusantara, menjadi artikel Top News Katadata.co.id.

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Surat pencabutan diberikan kepada keluarga Soekarno.