KSAD Soal Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Permintaan Pemda

Kepala Staf Angkatan Darat TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya tidak pernah menginstruksikan pembubaran acara nonton bersama atau nobar film Pesta Babi.

 Nobar film Pesta Babi di Ternate, Maluku Utara telah dibubarkan oleh Komando Distrik Militer 1501 Ternate pada Selasa (12/5). Maruli menatakan Kodim 1501 Ternate telah menerima permohonan bantuan pembubaran atas alasan keamanan wilayah.

"Pembubaran tersebut permintaan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Pejabat pemerintah di sana menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung dari kami," kata Maruli di Gedung DPR, Selasa (19/5).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal pembubaran nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang terjadi di beberapa daerah.

Yusril mengatakan pembubaran bukan arahan pemerintah atau aparat keamanan secara terpusat. Dia juga mengatakan bahwa tidak semua kampus melarang pemutaran film tersebut.

"Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film itu berjalan tanpa halangan," kata Yusril pada Kamis (14/5) dikutip dari Antara.

Yusril mengatakan kritik yang dilontarkan dalam Pesta Babi masih tergolong wajar. Meski demikian dia menganggap judul film tersebut tampak bersifat provokatif. Yusril juga mengingatkan masyarakat agar tak terpancing judul film dokumenter itu.

Yusril pun mendukung agar masyarakat mengadakan diskusi publik setelah menyaksikan film dokumenter tersebut. Menurutnya hal tersebut penting agar publik menjadi kritis dengan terbentuknya kubu pro dan kontra terhadap film tersebut.

Yusril juga membantah narasi bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan kolonialisme modern. Alasannya, Papua adalah bagian integral dari Indonesia.

"Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," katanya.