DPR mengesahkan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, memperluas jumlah pos sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif hingga total 16 pos di 14 kementerian/lembaga.
DPR akan mengesahkan revisi UU TNI, namun sejumlah masyarakat mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila sebagai bentuk penolakan terhadap revisi tersebut.
DPR mengesahkan Revisi UU TNI yang memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga, meningkatkan peran sipil-militer dalam pemerintahan.
Tiga polisi tewas ditembak di lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, dengan kejadian ini diduga melibatkan anggota TNI. Saat ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut.
Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi sorotan karena isu perluasan pos TNI di jabatan sipil serta kembali ke dwifungsi TNI di masa depan.
Prajurit TNI dan kendaraan taktis Koopssus disiagakan di Hotel Fairmont, Jakarta, saat rapat revisi UU TNI yang digelar oleh DPR bersama pemerintah, menimbulkan polemik kembalinya dwifungsi
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan fokus revisi UU TNI hanya pada tiga pasal utama, yakni Pasal 3, 53, dan 47, dengan tujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan administrasi dalam TNI.
Pemerintah dan DPR mulai membahas revisi UU TNI yang akan memasukkan peralihan beberapa pos sipil untuk prajurit aktif dan penyesuaian batas usia pensiun sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas 2025.