Jabat Kepala BGN, Nanik S Deyang Rangkap Jabatan Komisaris Pertamina
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang Senin (8/6). Selain menjabat Kepala BGN, Nanik merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Pertamina dan Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional yang didirikan Prabowo.
Nanik menjadi Komisaris Pertamina sejak Juni 2025 dan Wakil Ketua YGSN pada April 2024. Sejauh ini, BGN belum mengeluarkan keterangan resmi terkait kedua jabatan tersebut setelah Nanik menjabat Kepala BGN.
Alasan pengangkatan Nanik ini setelah pihak istana mendengar masukan dari banyak pihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sebagian pihak yang memberikan masukan adalah masyarakat umum hingga penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
"Perlu tata kelola kuat, koordinasi, dan kepemimpinan yang bisa tepat sasaran dan tepat waktu," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Selasa (2/6).
Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Alhasil, status Kepala BGN memiliki strata yang sama dengan menteri dalam sebuah kementerian.
Aturan Larangan Rangkap Jabatan
Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mengeluarkan putusan Nomor 80 Tahun 2019. Dalam ketentuan itu, para hakim konstitusi menetapkan larangan rangkap jabatan untuk para menteri.
Selain itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melarang pelaksana pelayanan publik untuk merangkap sebagai komisaris di perusahaan milik negara. Aturan tersebut mengatur sanksi pertama yang akan didapatkan Nanik adalah teguran tertulis jika tidak melepas jabatan Komisaris Pertamina.
Setelah itu, jabatan Nanik di BGN dapat dicopot jika tidak melaksanakan instruksi dalam teguran tertulis selambatnya tiga bulan setelah menerima teguran.
Sebelumnya, rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan milik negara hanya dilakukan oleh wakil menteri. Hingga Juli 2025, sudah ada 30 wakil menteri yang mengemban jabatan di perusahaan pelat merah itu. Jumlah ini telah melebihi separuh dari total wakil menteri yang ada di kabinet yang mencapai 56 orang.
Pengangkatan wakil menteri sebagai pejabat komisaris sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden Joko Widodo. Pada 24 Juni 2023 Jokowi mengangkat Dante Saksono Harbuwono yang merupakan Wakil Menteri Kesehatan menjadi komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC.
Sementara itu di era Presiden Prabowo pengangkatan wakil menteri sebagai komisaris dimulai oleh Dony Oskaria yang merupakan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina. Yang terbaru, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie juga diangkat sebagai komisaris Pertamina Hulu Energi pada Selasa (8/7).
“Pada Selasa (8/7) telah dilakukan pengukuhan jajaran Direksi di lingkup Subholding. Penetapan ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemegang saham,” kata Corporate Secretary PHE, Hermansyah Nasroen kepada awak media, dikutip Kamis (10/7).