Berita BGN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Studi terbaru CIPS (2026) menunjukkan kebijakan tersentral untuk program MBG tidak efektif karena cenderung membatasi pengawasan dan menyulitkan penyesuaian dengan konteks lokal.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan tahun depan meski anggarannya di bawah Rp 200 triliun, dengan strategi efisiensi seperti penyesuaian insentif SPPG.

Badan Gizi Nasional akan segera mencabut moratorium SPPG dan membuka unit baru secara bertahap setelah terbit Surat Penetapan untuk 27.022 unit aktif.

512 siswa Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

BGN menilai keterlambatan konsumsi makanan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam kasus keracunan MBG.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) buka suara mengenai kabar Gedung Graha Merah Putih di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, bakal digunakan sebagai kantor Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebanyak 88 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan makanan MBG.

Kepala BGN Sudaryono menyatakan, terdapat sekitar 2.700 dapur yang telah siap untuk diaktifkan di wilayah 3T.

BNI menyebut, mayoritas atau 97% dari alokasi anggaran MBG pada tahun depan sebesar Rp 240 triliun digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, efisiensi tersebut dilakukan setelah adanya penyisiran terhadap kebutuhan pelaksanaan program MBG.

Sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari tidak lagi mendapatkan alokasi MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, realisasi ini setara dengan 56% dari pagu awal anggaran MBG 2026 sebesar Rp 268 triliun.

Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut merupakan bagian dari proses penyisiran anggaran dan penerima manfaat MBG yang dilakukan BGN.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan pra-peradilan terkait penyelidikan hingga penetapan tersangka eks Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung.

Lodewyk Pusung mengaku membangun tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atas arahan Kepala BGN untuk capai target Presiden Prabowo, namun Kejagung menetapkannya sebagai tersangka korupsi.