Marak Kekerasan dan Main Hakim Sendiri, Dampak Tekanan Ekonomi di Masyarakat?

Meningkatnya tekanan ekonomi hingga rendahnya kepercayaan hukum yang dirasakan masyarakat dinilai turut dinilai turut memicu kenaikan kasus kekerasan, termasuk aksi main hakim sendiri.

Kenaikan harga bahan pokok, menyempitnya lapangan kerja, dan menurunnya daya beli membuat sebagian masyarakat semakin mudah tersulut emosi ketika menghadapi dugaan tindak kriminal. Dalam situasi tersebut, penyelesaian melalui jalur hukum kerap dianggap terlalu lambat sehingga sebagian warga memilih bertindak sendiri.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Dominique Nicky Fahrizal menyoroti kejadian yang berujung main hakim sendiri pada Minggu pagi (26/7). Insiden main hakim sendiri tersebut membuat seorang pemuda yang menggeber sepeda motornya meninggal setelah dikeroyok sejumlah otrang di Jl. Matraman Dalam, Jakarta Pusat.

Ini adalah satu dari beberapa insiden main hakim sendiri oleh masyarakat. Beberapa kasus sebelumnya yang terjadi dalam waktu berdekatan antara lain kematian sesorang berinisial KD di Tabanan, Bali usai kepergok mencuri ayam serta pria berinisial S yang tewas usai dihajar warga karena kedapatan mencuri sepeda motor di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Insiden tersebut terjadi bukan karena satu faktor, tapi karena adanya faktor pelemahan ekonomi, penyempitan lapangan kerja, dan budaya," kata Nicky kepada Katadata.co.id, Selasa (28/7).

Kepolisian telah menetapkan ersangka atas insiden kekerasan massal, namun Nicky menilai penyelesaian yang dilakukan pemerintah sama seperti pemadam kebakaran. Alasannya, pemangku kepentingan tidak menyelesaikan faktor-faktor yang menjadi dasar insiden tersebut.

"Saya melihat faktor-faktor yang menyebabkan insiden main hakim sendiri tidak diselesaikan. Alhasil, kejadian ini terus berulang," ujarnya.

Nicky menyarankan pemerintah untuk menangkal masalah minimnya lapangan pekerjaan untuk menekan angka main hakim sendiri tersebut. Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberdayakan komunitas masyarakat paling bawah, yakni di tingkat Rukun Tetangga maupun Rukun Warga.

Dia juga menganjurkan agar pemerintah daerah tingkat kecamatan dapat melakukan pendataan terhadap masyarakat yang kini menganggur. Dengan demikian, pemerintah dapat memetakan wilayah-wilayah dengan ketimpangan tinggi yang berpotensi terjadi gesekan horizontal.

Namun langkah tersebut harus dibarengi dengan pengubahan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis oleh Kepolisian. Dengan kata lain, aparat hukum didorong untuk menggunakan pendekatan yang lebih komunikatif, humanis, dan dialogis.

"Kalau pemerintah tidak mengatasi masalah-masalah di sektor sosial-ekonomi, gesekan-gesekan antar masyarakat ini akan terus terjadi," katanya.

Center of Economic and Law Studies atau Celios juga menyoroti fenomena yang sama. Mereka mengatakan, peningkatan kekerasan di masyarakat bukan disebabkan oleh Vibecession. Sebab, baiknya performa data-data ekonomi di dalam negeri merupakan hasil rekayasa dari buruknya kondisi perekonomian nasional.

Vibecession adalah kondisi saat data ekonomi sebuah negara terlihat kuat, namun masyarakat menganggap kondisi perekonomian buruk. Kondisi tersebut pertama kali digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian di Amerika Serikat pada Juni 2022.

Peneliti Senior Celios sekaligus pakar kemiskinan Isnawati Hidayah mencatat data perekonomian nasional menunjukkan kondisi yang tidak baik, seperti tingkat pemutusan hubungan kerja, penurunan upah riil, dan naiknya harga-harga pangan pokok. Alhasil, kekhawatiran masyarakat berbuah menjadi main hakim sendiri di lapangan.

"Jadi, hidup mereka sudah tertekan dari sisi perekonomian. Setelah itu, ada tindakan kriminalitas yang mereka tahu proses hukum di dalam negeri memakan waktu yang panjang dan berpotensi tidak selesai," kata Isnawati kepada Katadata.co.id.

Kondisi ini sejalan dengan menurunnya kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah, terutama pada bidang ekonomi. Berdasarkan survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), masyarakat yang menganggap situasi ekonomi buruk mencapai 49,4% atau nyaris separuhnya. Sebanyak 33,9% menanggap kondisi ekonomi saat ini biasa saja, dan hanya 15,7% yang menilai perekonomian saat ini masih baik.

Karena itu, Isnawati mendorong pemerintah untuk menenangkan pasar dan masyarakat. Salah satu catanya dengan mempercepat pengganti bos Bank Indonesia. Sebab, kekosongan pimpinan tertinggi kebijakan moneter dinilai dapat mempengaruhi stabilitas rupiah, inflasi, dan pada akhirnya harga pangan.

Isnawati menjelaskan pelemahan rupiah pada akhirnya akan berdampak pada harga pangan. Sebab, Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar minyak yang dibeli menggunakan Dolar Amerika Serikat.

"Jika rupiah terus melemah, hal tersebut akan berdampak ke masyarakat akar rumput. Jadi harus ada perhatian khusus dari pemerintah soal ekonomi ini," katanya.