Sembilan Juta Keluarga Belum Punya Rumah, 18 Juta Belum Tinggal di Rumah Layak

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perbaikan kondisi perumahan nasional berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026. Namun, masih terdapat sekitar 9,29 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah dan 18,01 juta rumah tangga yang belum menempati rumah layak.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 sebenarnya turun menjadi 12,39% pada Maret 2026, dari 13% pada Maret 2025. Backlog kepemilikan rumah yakni jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri dan masih menumpang atau mengontrak.

Secara jumlah, backlog 1 pada 2026 mencapai sekitar 9,29 juta rumah tangga. Jumlah ini berkurang sekitar 350 ribu rumah tangga dibandingkan tahun sebelumnya.

“Backlog 1 turun dari 13% pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada Maret 2026,” kata Amalia dalam konferensi pers rilis publikasi statistik perumahan 2026, Kamis (13/8).

Menurut Amalia, penurunan backlog 1 terjadi hampir di seluruh provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Papua Tengah dan Papua Pegunungan. “Penurunan backlog 1 tidak hanya dari segi persentase, namun juga dari segi jumlah,” ujarnya.

18 Juta Rumah Tangga Belum Tinggal di Rumah Layak

Selain backlog kepemilikan, BPS mencatat backlog 2 yang menggambarkan rumah tangga yang belum menempati rumah layak juga mengalami penurunan.

Pada 2026, backlog 2 tercatat 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka ini turun dibandingkan 2025 yang sebesar 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.

Dengan demikian, jumlah rumah tangga yang belum menempati rumah layak berkurang sekitar 760 ribu dalam setahun.

Meski demikian, backlog 2 masih sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog 1. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

“Tingginya backlog 2 menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan,” kata Amalia.

Berdasarkan wilayah, perbaikan backlog 2 terjadi di sebagian besar provinsi. Dari 38 provinsi, sebanyak 37 provinsi mengalami penurunan backlog 2. Hanya satu provinsi yang tidak mengalami penurunan.

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah backlog 2 tertinggi. Sementara itu, Kalimantan Utara memiliki jumlah backlog 2 terendah, yakni sekitar 33 ribu rumah tangga. Kendati demikian, kedua provinsi tersebut sama-sama mencatat penurunan backlog 2.

Persoalan Sanitasi dan Listrik

Selain penurunan backlog, Susenas Maret 2026 menunjukkan peningkatan akses rumah layak dan terjangkau. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak dan terjangkau meningkat dari 68,4% pada 2025 menjadi 70,3% pada 2026.

Artinya, sekitar 70 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia pada 2026 telah memiliki akses terhadap rumah layak dan terjangkau.

Namun, data BPS juga menunjukkan masih terdapat persoalan dalam sejumlah komponen rumah layak huni. Salah satunya, akses sanitasi layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 85,37% pada 2025 menjadi 86,37% pada 2026.

BPS mencatat praktik buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi, terutama di sejumlah provinsi di Tanah Papua. Rinciannya sebagai berikut:

1. Papua Pegunungan: 31,61%
2. Papua Tengah: 18,66%
3. Papua Selatan: 15,01%
4. Sulawesi Tengah: 7,76%
5. Sulawesi Barat: 5,30%
6. Maluku: 5,26%
7. Aceh: 5,23%
8. Sumatera Barat: 5,01%
9. Gorontalo: 4,59%
10. Nusa Tenggara Barat: 3,88%

Selain sanitasi, akses listrik masih menunjukkan kesenjangan antarprovinsi. Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama penerangan paling rendah, yakni 22,42%. Papua Tengah berada di posisi berikutnya dengan 45,22%, sedangkan Papua Selatan sebesar 75,22%.

BPS juga mencatat penggunaan asbes masih menjadi persoalan dalam aspek ketahanan bangunan. Secara nasional, 9,34% rumah tangga masih menggunakan asbes sebagai bahan atap rumah.

Penggunaan asbes paling tinggi tercatat di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 56,70%, disusul DKI Jakarta sebesar 54,59%.

BPS menyebut seluruh komponen rumah layak huni mengalami peningkatan pada 2026. Ketahanan bangunan naik dari 87,10% pada 2025 menjadi 87,52%. Kecukupan luas lantai per kapita meningkat dari 94,66% menjadi 94,91%, sedangkan akses terhadap air minum layak naik dari 93,22% menjadi 93,71%.

Dengan demikian, meski backlog kepemilikan maupun backlog rumah layak sama-sama menurun, data BPS menunjukkan persoalan perumahan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rumah. Kualitas dan kelayakan hunian masih menjadi tantangan, dengan persoalan yang mencakup sanitasi, akses listrik, hingga ketahanan bangunan.