Budi Arie Minta Maaf Soal Polemik Pernyataan Terkait Pemilu 2029

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menghadiri perayaan HUT ke-12 Projo di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
26/8/2026, 17.14 WIB

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memohon maaf soal polemik pernyataannya soal potensi percepatan pemilihan umum (pemilu) sebelum 2029.

Budi mengatakan, pernyataannya adalah bentuk spekulasi dan salah menafsirkan. Dia juga menjelaskan, perkataannya itu hanya analisa pribadinya.

"Saya Budi Arie Setiadi, memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi dalam sebuah video, Rabu (26/8) dikutip dari Antara.

Dia juga mengatakan, pernyataannya tersebut tak terkait Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam video soal pemilu itu, Jokowi terlihat duduk di samping Budi Arie.

"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut," katanya.

PSI Meradang 

Sejumlah partai politik merespons pernyataan Budi Arie soal spekulasi percepatan Pemilu. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meradang atas aksi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu. 

"Kalau dia gentleman, bicarakan sendiri (soal percepatan Pemilu 2029). Kenapa pinjam muka Pak Jokowi," kata Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus kepada Katadata, Selasa (25/8).

Bestari mengatakan pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie dalam pertemuan berkala relawan dengan Jokowi. Dengan situasi ini, PSI akan mengkaji orang-orang yang akan bertemu dengan Jokowi. Ia berharap tokoh-tokoh yang menggelar persamuhan dengan mantan Wali Kota Solo itu menjaga situasi politik nasional.

"Saya sampaikan yang disampaikan Budi Arie ke Pak Jokowi berlawanan dengan tugas yang diberikan Pak Jokowi ke PSI," katanya.

Gerindra Singgung Sejarah

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Kawendra Lukistian menilai pernyataan Budi Arie sebagai analisa yang tak sesuai sejarah.

Dia juga menyinggung Budi Arie yang mengaitkan 'patahan sejarah' dengan kemungkinan percepatan Pemilu 2029. "Analogi 'patahan sejarah' yang mempercepat usianya pemerintahan adalah bentuk analisis latar yang ahistoris," kata Kawendra.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Antara