Kata BGN soal Korban Keracunan Massal MBG di Pesantren Sidoarjo Tembus 500 Orang

Badan Gizi Nasional (BGN) mendata 512 siswa Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (31/8) kemarin. Makanan tersebut dibuat oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talang Angin di Desa Kalitengah.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana mengatakan, dokter yang merawat para siswa telah membolehkan 80 orang untuk dirawat di rumah. Sementara itu, sebanyak 312 siswa dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit.

"Namun kami masih melakukan observasi terhadap 120 orang siswa sampai saat ini," ungkap Ketut dalam keterangan resmi, Rabu (2/9).

Ketut menuturkan, saat ini pihaknya melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tujuan penyelidikan tersebut adalah mencari tahu penyebab keracunan massal yang terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam.

Pada saat yang sama, Ketut mengaku telah memberhentikan SPPG Talang Angin selama 30 hari ke depan. Selain itu, ia mengusulkan agar BGN mencopot Rafli Ridho sebagai kepala SPPG Talang Angin.

"Saat ini kami akan fokus dengan penyelamatkan anak-anak kita ini di beberapa rumah sakit. Ini yang kami utamakan," ujarnya.

Sebulan sebelumnya, keracunan massal akibat mengonsumsi MBG juga terjadi di SMK Negeri 6 Semarang. Insiden tersebut membuat 693 siswa dan 14 guru mengalami pusing, mual, serta muntah.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG. Seluruh SPPG wajib mematuhi prosedur operasional standar (SOP) secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program.

"Saya sebagai kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky panky, nitip-nitip duit itu enggak boleh lagi," ujarnya.

Menurut Sudaryono, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia menekankan, kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin.

"Saya paham Anda punya chef, Anda punya pengawas gizi, Anda punya orang-orang yang kerja di situ, barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyel-lah. Ya harus ada leadership di situ," ucapnya.