Badan Gizi Nasional (BGN) tetap memberikaninsentif Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus suspend atau dibekukan.
Prabowo menyatakan implementasi program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat dibiayai dari efisiensi anggaran negara, termasuk upaya menekan kebocoran anggaran dan praktik korupsi.
Masa Depan Indonesia Emas 2045 terancam oleh tingginya angka malnutrisi yang melemahkan fondasi sumber daya manusia dan daya saing bangsa di kancah global.
BGN tengah menghadapi kritik karena menganggarkan belanja sejumlah barang yang dianggap pemborosan, di antaranya pengadaan kaos kaki hingga Rp 6,9 milia
BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada harga bahan pangan di pasar.
Analisis ekonomi Indonesia mengungkap dilema di balik pencapaian, dari rupiah yang melemah hingga dominasi belanja pemerintah yang menyempitkan ruang swasta.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengungkap sejumlah hasil evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta MBG diberikan selektif untuk yang tak mampu
BGN melakukan upaya koordinasi lintas pihak untuk mencari solusi atas berbagai hambatan di lapangan, khususnya dalam proses penerbitan SLHS untuk SPPG.
BGN mengalokasikan anggaran Rp 113 miliar untuk jasa event organizer karena masih membutuhkan tenaga profesional untuk kegiatan besar sebagai lembaga baru.
Selain memangkas emisi dari proses distribusi, MBG bisa menghindari deforestasi dari pembukaan lahan untuk produksi pangan baru dengan menggunakan pangan lokal.
BGN menangguhkan atau suspend operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa Dua. Hal ini terkait dua insiden dugaan keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).