Prabowo Bentuk BPGMN, Badan Baru di Bawah Presiden untuk Cegah Karhutla

Presiden Prabowo Subianto hari ini baru saja membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kehadiran badan baru itu untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Keterangan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (24/9).

Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pakar dan akamedisi lingkungan. Salah satunya adalah dosen sekaligus Asisten Profesor Departemen Teknik Kimia dan Lingkungan Universitas Nottingham, Bagus Muljadi.

Menhut menjelaskan, BPGMN merupakan lembaga yang bekerja langsung di bawah presiden. Posisi kelembagaan itu berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan.

“Badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi dengan anggaran yang cukup,” kata Toni, sapaan Raja Juli Antoni, dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Dia menjelaskan, kerja-kerja BPGMN nantinya lebih mengutamakan pendekatan pencagahan. Alasannya, upaya tersebut dinilai lebih efektif dan efisien daripada penanganan karhutla setelah kebakaran terjadi.

Pemerintah akan memprioritaskan pencegahan di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Pencegahan jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif reaksioner,” ujar Raja Juli.

Pencegahan Karhutla Dimulai dari Desa

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria mengatakan, instansinya mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk mendukung aktivitas BPGMN ke depan, terutama dalam memperkuat sistem deteksi dini karhutla. BRIN akan fokus pada pengembangan sistem deteksi dini titik panas atau hotspot.

Arif mengatakan, BRIN tengah memperbarui sistem deteksi dini dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi karhutla sejak tahap awal.  “Sekarang ini kami akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujarnya.

Selain mengandalkan teknologi, pemerintah akan menerapkan pendekatan pencegahan presisi berbasis desa. Menurut Arif, presiden mengarahkan desa menjadi basis utama dalam upaya mencegah kebakaran hutan.

Pendekatan tersebut akan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan karena masyarakat desa memiliki kedekatan dengan sumber daya alam di wilayahnya. Strategi itu dinilai dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kawasan dari ancaman kebakaran.

“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa,” ujar Arif.

Lebih jauh, pemerintah juga akan memperkuat Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai ujung tombak pencegahan karhutla di tingkat desa. Pemerintah akan memberdayakan dan merevitalisasi kelompok MPA agar dapat menjalankan fungsi pencegahan secara lebih efektif.