Kemenhut Waspadai Dugaan Karhutla Sengaja untuk Ubah Status Hutan

Sejumlah kawasan konservasi, termasuk taman nasional, tak luput dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap dugaan pembakaran secara sengaja di sejumlah lokasi, untuk mendorong kawasan ini menjadi area penggunaan lain (APL).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, pihaknya terus mewaspadai terjadinya modus-modus tersebut. 

“Kami diskusi dengan Direktorat Jenderal Planologi, ada pembakaran yang dilakukan tapi dalam konteks untuk menurunkan kualitas kawasan hutan dan nanti diupayakan jadi APL,” kata Dwi, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (29/9).

Dwi tidak memerinci dimana modus itu diterapkan. Namun, sebagai informasi, beberapa taman nasional mengalami karhutla tahun ini. Sebut saja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Aketajawe Lolobata, dan Taman Nasional Way Kambas.

Evaluasi Perlindungan Taman Nasional, Helikopter Disiapkan

Hadir di rapat yang sama, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut Satyawan Pudyatmoko menjelaskan, pencegahan karhutla akan dibedakan antara taman nasional yang berada di lahan gambut dan di lahan non-gambut atau mineral.

Di taman nasional yang berada di lahan gambut, Kemenhut akan kembali mengaktifkan sistem peringatan dini kebakaran, yang sebelumnya pernah digunakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Dulu tiap dua minggu sekali, BRGM memberikan laporan kepada gubernur terkait kondisi kerentanan kebakaran di provinsi tersebut, dengan data dari sistem peringatan dini bernama Fire Danger Rating System (FDRS).

Sistem tersebut memanfaatkan alat pemantau tinggi muka air tanah. Apabila sistem mendeteksi tinggi air di bawah batas minimal, maka akan memberi sinyal kerentanan kebakaran, hingga bisa diwaspadai pemerintah. 

“Ini akan kami coba nanti di Taman Nasional Tanjung Puting, Sebangau, yang basisnya gambut. Termasuk di SM (Suaka Margasatwa) Padang Sugihan di Sumsel,” kata Satyawan. Dia juga merencanakan adanya perbaikan sekat-sekat kanal di kawasan konservasi. 

Sementara itu, pengendalian karhutla taman nasional dengan tanah mineral, seperti Bromo Tengger Semeru, Baluran, Way Kambas, dan Tambora menghadapi tantangan karena karakteristik topografi yang terjal, dilanda angin kencang, dan ditumbuhi rumput layaknya bahan bakar bagi api. 

Di sisi lain, fasilitas pengendalian karhutla untuk kawasan konservasi cukup terbatas. Satyawan menjelaskan, salah satu pemicu lamanya pengendalian karhutla di Bromo Tengger Semeru adalah penggunaan helikopter yang harus bergantian dengan pemadaman api di wilayah lain. 

Satyawan lalu sepakat untuk mempertimbangkan usulan Komisi IV DPR RI, agar KSDAE memiliki helikopter yang selalu berjaga untuk menangani karhutla di kawasan konservasi.

“Kalau tidak sepanjang tahun (tersedia), terutama di musim kemarau. Paling tidak satu pulau satu,” ujar dia. 

Dia juga mengungkapkan rencana menekan karhutla dengan teknik pembakaran terkendali. Merujuk pada definisi yang disampaikan Food and Agricultural Organization (FAO), pembakaran terkendali merupakan pembakaran yang sengaja dilakukan untuk tujuan pengelolaan, dalam batas atau kondisi yang ditetapkan. 

Pembakaran terkendali dapat mempercepat regenerasi hutan; mengurangi akumulasi bahan bakar alami seperti daun kering, ranting, dan rumput yang dapat memicu kebakaran besar; mengendalikan spesies invasif; menjaga keseimbangan ekosistem alami; serta meningkatkan kesuburan tanah.

“Kami akan susun lagi SOP-nya, jangan sampai pembakaran terkendali itu dianggap sebagai tindak pidana,” ujar Satyawan. 

Di samping cara-cara itu, Kemenhut juga berencana membentuk kelompok masyarakat serupa masyarakat peduli api (MPA) di sekitar kawasan taman nasional.

Satyawan kemudian meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI agar KSDAE mendapat wewenang memadamkan api di kawasan konservasi. Sebab, saat ini balai pemadaman karhutla sangat terbatas.

“Di Jawa saja hanya satu, padahal taman nasional di Jawa banyak sekali," katanya.