Prabowo Tunjuk Dirjen Kemenhut Satyawan Pudyatmoko jadi Kepala BPGMN Urus Gambut

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menunjuk Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, menjadi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Informasi itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, setelah mengikuti rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (12/10). “Kalau tidak salah, Profesor Satyawan dari Kementerian Kehutanan,” kata Dudung.

Ia juga mengatakan bahwa Prabowo berencana menggelar seremoni pelantikan Satyawan menjadi Kepala BPGMN dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” ujar Dudung.

Presiden Prabowo Subianto pada 24 September membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kehadiran badan baru itu untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Keterangan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (24/9).

Menhut menjelaskan, BPGMN merupakan lembaga yang bekerja langsung di bawah presiden. Posisi kelembagaan itu berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan.

“Badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi dengan anggaran yang cukup,” kata Raja Juli dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Dia menjelaskan, kerja-kerja BPGMN nantinya lebih mengutamakan pendekatan pencagahan. Alasannya, upaya tersebut dinilai lebih efektif dan efisien daripada penanganan karhutla setelah kebakaran terjadi.

Pemerintah akan memprioritaskan pencegahan di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Pencegahan jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif reaksioner,” ujar Raja Juli.