Dino Patti Djalal Sentil Birokrasi Soal Karhutla, Nilai Kurang Antisipatif

Mantan Menteri Wakil Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyoroti penanganan berbagai persoalan strategis, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Dino, budaya birokrasi pemerintahan di Indonesia yang dinilainya masih kurang memperhitungkan risiko serta cenderung bersifat reaktif ketimbang preventif dalam menangani berbagai persoalan strategis, termasuk karhutla.

Dino mengatakan, kritiknya ini tidak ditujukan secara spesifik kepada pemerintahan era tertentu, melainkan evaluasi secara umum terhadap budaya birokrasi yang sudah mengakar dari waktu ke waktu.

"Kalau di perbankan itu selalu thinking about risk. Sayangnya, budaya pemerintah kita kurang risk-minded dan lebih reaktif ketimbang preventif. Terjadi dulu, celaka dulu, baru diperhatikan," ujar Dino dalam acara Wealth Wisdom 2026 Permata Bank di Jakarta (22/10).

Ia menyoroti kejadian karhutla yang sering kali terlambat diantisipasi. Padahal, potensi bencana akibat fenomena iklim seperti El Niño sudah dapat diprediksi jauh-jauh hari. Keterlambatan antisipasi tersebut akhirnya membawa dampak berantai yang luas.

"Karhutla, semua orang sudah tahu akan terjadi. Tapi waktu terjadi, persiapannya tidak siap. Sehingga akhirnya kita harus menangani dampak sosial, ekonomi, politik, hingga diplomatik," katanya.

Ia bahkan membandingkan pola respons Karhutla ini dengan penanganan di awal krisis pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, di mana respons awal birokrasi cenderung meremehkan risiko sebelum akhirnya krisis meluas.

Isu jerebu lintas batas kerap menjadi krusial dalam diplomasi kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Dampak asap karhutla yang mengalir ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura seringkali menempatkan Indonesia dalam posisi defensif di meja perundingan.