Prabowo Sebut 364 BUMN Telah Dirampingkan, 700 Ditargetkan Ditutup

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.
Presiden Prabowo Subianto melantik wakil menteri serta kepala dan wakil kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
22/10/2026, 19.31 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengatakan sebanyak 364 badan usaha milik negara (BUMN) telah melakukan penyederhanaan bisnis (streamlining), konsolidasi, dan ditutup. Angka ini terhitung berdasarkan laporan yang dia terima kemarin malam, Rabu (21/10).

Prabowo mengatakan, langkah ini dilakukan bagi BUMN yang dianggap tidak efisien, merugi, hingga ketahuan membuat laporan keuangan palsu.

“Dari 1074 BUMN, kami sudah konsolidasi, tutup, dan streamlining sebanyak 364 hingga tadi malam,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakortas TPAKD) di Jiexpo Kemayoran, Kamis (22/10).

Dia menargetkan, pemerintah dapat menutup 700 BUMN hingga akhir tahun ini. Penutupan ini dilakukan karena pemerintah ingin fokus pada BUMN yang dapat menghasilkan manfaat untuk rakyat.

“Banyak tantangan, banyak yang ganggu, banyak yang tidak suka. Bangsa Indonesia pada dasarnya dari dulu diganggu,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Prabowo mengatakan ada BUMN yang saat ini mencatat keuntungan dari 200-900%. Kendati demikian dia tidak menyebutkan sektor atau nama BUMN yang dimaksud.

“Kami sudah buktikan dalam dua tahun bekerja, BUMN yang rugi terus kami tutup. Tadinya ada yang tidak bisa untung, sekarang sudah untung 900%, 200%, dan 300%,” katanya.

Prabowo sebelumnya mengatakan, BUMN merupakan milik rakyat Indonesia, bukan milik direksi maupun sumber dana bagi penguasa. Ketika membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara), pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan. 

“BUMN-BUMN ini kadang-kadang, bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Karena itu, Prabowo menilai perlunya dibentuk sebuah pengadilan ad hoc untuk mengusut anomali dalam BUMN. Namun, di sisi lain, ia menyebut akan memberikan semacam pengampunan untuk mereka yang mengakui salah.  

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Mela Syaharani