Menhub Serahkan Keputusan Impor KRL ke KAI

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyerahkan keputusan pemenuhan kebutuhan kereta rel listrik (KRL) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Keputusan yang dimaksud terkait dengan opsi impor rangkaian kereta baru (trainset) atau menggunakan produk dalam negeri buatan INKA.

Menurut Dudy, apa pun keputusan yang diambil nanti, KAI harus melihat mana opsi yang lebih cepat dan terbaik bagi perusahaan. Unsur penting yang dipertimbangkan adalah kereta-kereta tersebut harus memberikan pelayanan yang lebih baik, agar masyarakat dapat mendapatkan layanan yang lebih baik.

“Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana, tapi tentu harus memperhatikan industri dalam negeri kita. Jadi perlu pertimbangan yang bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan,” kata Dudy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11).

Dia mengaku belum berbicara atau bertemu secara langsung untuk membahas batalnya rencana impor KRL yang diungkapkan Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, pekan lalu. Dia menyebut ingin mengetahui alasan yang mendasari KAI sehingga memilih opsi tersebut.

“Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan,” ujarnya.

Dia menuturkan, berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, jumlah trainset yang dibutuhkan saat ini cukup banyak. Pada 2023 setidaknya harus ada 30 trainset yang didapatkan dari tiga jalur.

“Dari sejumlah itu ada 11 yang dari Cina, kemudian ada juga yang produk INKA, dan masih ada 8 yang belum diselesaikan. Nah yang delapan itulah paling tidak harus segera dipenuhi sesuai dengan rencana yang sudah disetujui pada saat itu,” ucapnya.

Batalnya rencana impor KRL mendapat perhatian publik. Padahal, rencana impor KRL bekas itu sebelumnya telah dibahas KAI bersama DPR pada akhir September lalu sebagai opsi transisi produksi dalam negeri yang belum memadai. 

“Kami tidak impor (KRL) bekas. Pokoknya untuk rakyat harus yang baru,” kata Bobby Rasyidin saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11). 

Menurut dia, Indonesia membutuhkan 23 rangkaian (trainset) KRL tambahan, 8 diantara bersifat urgent atau mendesak. Dia mengatakan, 23 rangkaian ini harus dipenuhi pasokannya dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Bobby menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan ini, pasokan trainset akan disediakan secara domestik. “Salah satunya nanti ke INKA (pemenuhannya). Wajib mendukung industri dalam negeri,” ujarnya. 

Untuk itu, dia menyebut jika ingin melibatkan pihak asing atau luar negeri, maka wajib melakukan kerja sama dengan (industri) dalam negeri. 

Kebutuhan Mendesak 

Beberapa bulan sebelumnya, Bobby menyebut impor kereta bekas menjadi kebutuhan yang mendesak. Ini mengingat kondisi sejumlah KRL yang ada sudah banyak yang berusia 40 tahun ke atas.

Ia menjelaskan, opsi impor kereta bekas menjadi pilihan yang lebih baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan ketika sudah disetujui hanya butuh satu sampai dua bulan saja. Berbeda dengan impor kereta baru yang membutuhkan waktu satu hingga dua tahun, hal itu dapat mengganggu produksi kereta dalam negeri. 

"Kalau kita impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi," ujarnya seperti dikutip dari Antara pada akhir September. 

Bobby pada waktu itu mengatakan impor KRL sangat dibutuhkan, apalagi produksi dalam negeri juga belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk itu, KAI akan mengimpor sebanyak 23 rangkaian KRL terdiri atas tujuh KRL SF12 dan 16 KRL SF8 yang akan menggantikan sejumlah KRL berusia lebih dari 40 tahun. 

"Kami usulkan untuk kereta yang tidak baru ini tujuh trainset dengan SF-12 ditambah 16 trainset dengan SF-8. Kenapa kami bedakan SF-nya? Karena masih ada peron-peron di stasiun kita yang tidak siap dengan 12 gerbong," ungkapnya.  

Bobby menambahkan, kereta yang akan diimpor dari Jepang itu direncanakan bisa dipakai selama 10 tahun ke depan sambil memperbaiki dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.  "Rencana akan kami pakai 10 tahun dan ini segera kita lakukan karena sudah banyak komplain (dari pengguna jasa)," kata dia.