Komisi I Bakal Panggil BSSN, Tanyai Kesiapan Hadapi Gelombag Serangan Siber
Komisi I DPR meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera bertindak merespons gelombang serangan siber terhadap Indonesia yang meningkat beberapa waktu terakhir.
Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh menyebut, komisinya bakal memanggil BSSN untuk memaparkan perkembangan ancaman siber nasional. Termasuk di dalamnya kesiapan perlindungan infrastruktur vital.
“Sasarannya bisa menyentuh infrastruktur vital seperti perbankan, kelistrikan, hingga layanan publik. Kita harus belajar dari sejumlah negara Eropa yang pernah mengalami gangguan layanan akibat serangan siber. Jangan sampai Indonesia baru bergerak setelah terjadi kerusakan,” ungkap Oleh dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).
Selain itu, Komisi I juga meminta BSSN untuk menyampaikan koordinasi lintas lembaga yang telah dilakukan, terutama bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Oleh juga menyoroti informasi bahwa Indonesia, bersama AS, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan, disebut masuk dalam daftar wilayah prioritas operasi peretasan yang diduga dilakukan peretas asal Korea Utara. Menurutnya, BSSN dan lembaga negara lainnya harus segera memberikan penjelasan terpadu mengenai situasi yang sedang terjadi, potensi risiko, sampai langkah perlindungan yang harus dilakukan.
“Masyarakat mulai resah. Nasabah tentu bertanya-tanya apakah uang dan data mereka aman. Dalam situasi seperti ini, BSSN tidak boleh diam,” kata Soleh.
Selain itu, Komisi I juga bakal mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) untuk segera dituntaskan. Menurut Soleh, Indonesia membutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengatur pembagian kewenangan, standar keamanan wajib bagi penyelenggaraan sistem elektronik, dan mekanisme insiden siber yang cepat dan terkoordinasi.
RUU KKS saat ini tengah memasuki tahap pembahasan tingkat I di DPR setelah disetujui oleh seluruh fraksi dan pemerintah pada pertengahan 2026.
Katadata telah berupaya menghubungi BSSN terkait situasi serangan siber global dan Indonesia. Namun hingga artikel ini diterbitkan, badan itu belum memberi respons.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, sebelumnya mengungkapkan telah menggelar rapat bersama BSSN dan institusi perbankan. Hal itu merespon gelombang serangan siber global beberapa waktu terakhir, termasuk serangan yang menyasar sektor perbankan.
“Hari ini telah dirapatkan dengan perbankan dan BSSN sejauh mana dampak dari hacker (peretas) saat ini, khususnya yang menyangkut perbankan,” kata Dudung dalam konferensi pers, Senin (9/11).
OJK juga menyebut telah mengimbau perbankan Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber yang menyasar sektor lembaga keuangan beberapa waktu terakhir.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya telah bersurat ke kepala direksi perbankan terkait situasi keamanan siber global belakangan ini, sekaligus himbauan untuk melakukan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi serangan. Pengawas IT Perbankan OJK juga disebut telah berkoordinasi dengan personil IT seluruh bank-bank untuk meningkatkan kewaspadaan.
“So far aman karena kita minta bank-bank betul-betul siaga 24 jam untuk memonitor setiap anomali dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menghentikan transaksi untuk melakukan klarifikasi dahulu,” ungkap Dian dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).
OJK bersama BI juga disebut telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan insiden siber di sektor perbankan nasional.
Data dashboard FortiGuard Labs per Senin (9/11) pukul 20.00 WIB menunjukkan serangan siber terhadap Indonesia mencapai 2,2 juta serangan dalam 24 jam terakhir. Sektor keuangan dan perbankan Indonesia menjadi sektor yang paling banyak mendapat serangan, dengan 1,2 juta serangan dalam 24 jam terakhir.
Untuk dicatat, angka tersebut menunjukkan jumlah serangan yang terjadi, bukan keberhasilan sebuah serangan menembus sistem.