Aturan Bila Wapres Gibran Rakabuming Mundur, Perlu Ajukan ke MPR Bukan Presiden

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat tersebut diungkapkan Gibran dalam pertemuan 2,5 jam dengan Prabowo pada Selasa pagi, (10/11).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan berdasarkan prosedur, jika seorang wapres mengundurkan diri maka dia harus mengajukan surat kepada MPR RI.

Dia menyebut hal ini dilakukan karena presiden dan wakil presiden saat ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu terdapat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan pasangan tersebut memenangkan pemilu dan dilanjutkan pengambilan sumpah yang dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang MPR.

“Jadi kalau proses pemberhentian Wakil Presiden maupun Presiden itu dilakukan oleh MPR sepanjang konstitusi kita memperhatikannya seperti itu,” kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).

Presiden Berhak Ajukan Dua Calon Pengganti Wapres

Bila wapres mengajukan pengunduran diri ke MPR, selanjutnya MPR akan menyurati presiden agar mengajukan dua calon wapres yang baru. Hal ini disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya.

“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden ini. Itu secara normatif posisionalnya seperti itu,” ujar Yusril.

Penjelasan Yusril mengacu pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam regulasi tersebut berbunyi bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Mekanisme Pemakzulan Wapres oleh MPR

Penggantian atau pemberhentian wapres juga bisa dilakukan oleh MPR. Mekanisme awal melalui pengumpulan tanda tangan anggota dan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.

Pimpinan DPR secara resmi menerima delegasi anggota dewan yang menyerahkan dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Rapat penyerahan usulan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

Usulan Hak Menyatakan Pendapat ini diajukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan perbuatan tercela, serta penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut diperjelas pada Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945. Aturan ini, menyatakan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR.

Pengajuan Usul Pemakzulan ke MK

Usul pemberhentian tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pendapat yang dimaksud, merupakan pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR sesuai undang-undang. Berikutnya, pengajuan DPR kepada MK tersebut hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang juga dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR.

MK pun kemudian memutus perkara tersebut maksimal 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK. Selanjutnya, jika MK memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran di atas, maka DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Kemudian, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR tersebut maksimal 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR itu harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.