Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden atau wapres.

"Betul," kata Budi Arie menjawab pesan Katadata.co.id terkait isu Gibran mengajukan surat pengunduran diri, Rabu malam (11/11).

Mundurnya Gibran di tengah usulan anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran. Wacana pemakzulan ini bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir keabsahan ijazah pendidikan Gibran yang menjadi syarat pencalonan wakil presiden.

Sebanyak 120 Anggota DPR yang terdiri dari delapan fraksi partai politik secara resmi telah mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rapat yang digelar oleh Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

Dalam penyampaian HMP, masing-masing perwakilan fraksi partai politik menyampaikan nama-nama anggota fraksinya. Nama-nama itu pun telah diterima oleh Pimpinan DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.

Dari fraksi PKS ada 28 anggota, Nasdem 19, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP ada 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11, dan PAN satu orang.

Pertemuan Gibran dan Prabowo

Sehari sebelumnya, Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas mengenai masalah ijazah pendidikannya yang berujung wacana pemakzulan.  Dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.  "Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran kepada wartawan, Selasa (10/11).

Ia mengatakan dalam pertemuan itu Prabowo menyarankan agar dia melawan putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, pernyataan Gibran itu dibantah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan. Syahganda membantah kabar pernyataan Prabowo memberikan saran kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah dengan berjuang atau fight di PTUN. 

Ia  menyebut dalam acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2026, Yusril merupakan orang yang terakhir dipanggil oleh Prabowo. Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril benar adanya. “(Setelah acara) dia keluar untuk menjelaskan bahwa tidak ada peluang Pak Gibran untuk ke PTUN. Sementara Pak Gibran tadinya bilang seolah-olah dia disuruh Bapak Presiden untuk fight di PTUN,” kata Syahganda dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11).