Prabowo Sebut APBN Bocor Rp480 Triliun per Tahun Imbas Belanja Tak Efisien

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kebocoran Rp 480 triliun, berasal dari pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien. Prabowo menyebut dalam postur APBN, porsi belanja barang dan jasa mencapai Rp1.200 triliun.

“Saya diberi laporan Ketua LKPP (sarah Sadiqa), sepertiga APBN kita belanja barang dan jasa. Beliau hitung dari situ 40% hangus,” kata Prabowo dalam malam puncak HUT ke 15 Partai Nasdem di Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Menurut Prabowo, kondisi ini dapat diartikan dalam dua sisi, sebab bisa menjatuhkan moril namun memberi harapan karena artinya ini hanya masalah manajemen.

Dia menyampaikan saat ini masing-masing provinsi melakukan belanja barang dan jasa sendiri-sendiri, membeli barang yang sama namun dengan 15 harga yang berbeda. Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu lebih efisien lagi.

“Kalau nanti belanja kita (ada) satu badan sendiri, tidak (beda di) 38 provinsi dan 500 kabupaten, kita bisa menghemat mungkin 40% seperti yang dilaporkan LKPP,” ujarnya.

Dia menyebut penyatuan belanja terpusat ini mungkin belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Jika tidak diusahakan, negara akan tetap kehilangan Rp 480 triliun hanya dari segi belanja, belum termasuk kebocoran lainnya.

APBN 2027

Badan Anggaran DPR RI sebelumnya telah menyetujui postur APBN 2027 dengan belanja negara mencapai Rp 4.106,26 triliun. Defisit APBN ditetapkan sebesar Rp 671,16 triliun atau 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja Banggar DPR bersama pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan RUU APBN 2027, yang digelar Kamis (24/9).

Berdasarkan postur yang disepakati, belanja negara sebesar Rp 4.106,26 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3.371,26 triliun dan transfer ke daerah Rp 735 triliun.

Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.556,89 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 1.814,36 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 3.435,1 triliun. 

Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.911,95 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 522,48 triliun, dan hibah Rp 666,3 miliar.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.593,35 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 318,6 triliun.

Dengan pendapatan dan belanja tersebut, defisit anggaran APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 671,16 triliun atau 2,4% terhadap PDB. Pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp 671,16 triliun. Pembiayaan utang mencapai Rp 876,27 triliun, yang terdiri dari SBN neto Rp 833,7 triliun dan pinjaman neto Rp 42,57 triliun.